PKB Dorong Pansus Ijazah Gibran, Golkar Sebut Hanya Cukup Panggil KPU

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Kelanjutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan syarat pencalonan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 kini bergulir ke DPR.

Sejumlah partai politik yang jadi bagian dari koalisi gembrot pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran di parlemen telah merespons putusan MK yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tak menemukan dokumen yang menunjukkan Sang Wapres RI itu memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat sebagai syarat mendaftar Pilpres 2024.

Respons itu salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo yang mengusulkan pembentukan panitia khusus menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Pria yang sapa diakrab Edo itu mengatakan pertimbangan MK dalam putusan tersebut harus menjadi perhatian lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi.

Ia menegaskan persoalan itu tidak boleh dipahami sebagai upaya mengabaikan atau menggugat kembali putusan MK.

Sebaliknya, kata dia, DPR perlu menghormati putusan sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Edo mengingatkan Konstitusi UUD 1945 mengatur mekanisme apabila presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Ia menyebut pasal 7A UUD NRI 1945 mengatur kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Lalu pasal 7B yang mengatur mekanisme pemberhentian, termasuk DPR yang dapat menyatakan pendapat dan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR sebelum proses selanjutnya berlangsung di MPR.

Pansus Ia mengatakan jika kemudian ditemukan bukti yang kuat dan ada persoalan konstitusional yang harus ditindaklanjuti, DPR memiliki instrumen pengawasan dan dapat menggunakan mekanisme berdasarkan konstitusi.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

Edo menyebut jika pansus dibentuk, tugas utamanya juga bukan untuk menghakimi atau mengambil alih kewenangan lembaga lain, tetapi mengklarifikasi dan memastikan fakta secara objektif.

Ia menyatakan jika dari proses pengawasan dan penyelidikan DPR ditemukan bukti yang cukup soal adanya persoalan konstitusional terkait pemenuhan syarat wakil presiden, maka DPR dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.