PM Kanada Blak-blakan soal Kemungkinan Invasi AS, Perang Baru Pecah?
Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku selama setahun terakhir telah mempersiapkan negaranya menghadapi risiko ancaman invasi Amerika Serikat.
Dalam wawancaranya dengan The New York Times pada pekan ini, Carney blak-blakan menilai invasi AS terhadap Kanada merupakan "risiko ekstrem" meski kemungkinannya sangat kecil.
Namun, menurut Carney, "dampaknya sangat besar" jika Presiden Trump memerintahkan invasi militer terhadap Kanada. Pengakuan Carney ini muncul ketika relasi Ottawa dan Washington terus merenggang terutama ketika AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump periode kedua.
Ketika ditanya apakah ia menganggap serius ancaman Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS, Carney mengisyaratkan bahwa ia telah mempertimbangkan secara serius kemungkinan invasi militer Washington.
Namun, Carney menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang telah dipersiapkan Kanada soal risiko ancaman invasi AS ini.
"Saya pikir dalam posisi seperti ini, Anda memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan risiko ekstrem meski yang kemungkinan terjadinya sangat kecil," kata Carney.
Carney merupakan mantan bankir sentral Inggris dan Kanada yang terbiasa menghadapi berbagai situasi dengan menilai skenario terburuk secara cermat dan menyiapkan responsnya.
"Itu hanya manajemen risiko. Itu bukan skenario utama yang kami perkirakan, tetapi tidak mempersiapkannya akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab," paparnya menambahkan.
Dalam wawancara panjang dengan The New York Times di kantor pusatnya di kawasan Midtown Manhattan pada Rabu, Carney menjelaskan secara rinci bagaimana ia secara sistematis mengurangi ketergantungan Kanada pada AS, terutama untuk teknologi-teknologi penting, mulai dari satelit luar angkasa hingga jet tempur.
Upaya tersebut, menurutnya, dilakukan untuk membuat Kanada jauh lebih tidak rentan terhadap ancaman dari AS.
Carney bahkan memaparkan rencana untuk mendiversifikasi hubungan dan pemasok Kanada, serta mengatakan bahwa bahkan jika kelak AS memiliki presiden yang berbeda, "kami akan menjadi mitra yang lebih baik bagi AS karena apa yang sedang kami lakukan." Namun, ia menjamin bahwa dia dan Trump masih "sering" berbicara" bahkan sejak perundingan perdagangan AS-Kanada runtuh bulan lalu menyusul perang tarif yang diterapkan Trump.
Dalam setahun terakhir, Carney muncul sebagai pemimpin negara yang paling menonjol dalam menghadapi ketidakpastian Trump dan kebijakan serampangannya.
Di berbagai belahan dunia, para pemimpin lain melihat Carney sebagai contoh dalam menghadapi sekutu yang tidak menentu dan tidak dapat diandalkan seperti AS saat ini.
Namun, tidak banyak dari para pemimpin tersebut yang menyampaikan kepentingan mereka sejelas Carney.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/pm-kanada-blak-blakan-soal-kemungkinan-invasi-as-perang-baru-pecah-82a6998c/.
Related
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Mesir Abdel Fattah El - Sisi bakal mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari lawatan kerjanya di benua Asia.
Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November
Video Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November CNBC Indonesia TV,
Pesawat Terbakar Kena Roket Houthi, Bandara Saudi Setop Penerbangan
Serangan proyektil Houthi di Yaman menghantam sebuah pesawat Saudia Airlines di Bandara Riyadh, Arab Saudi, mendorong sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke ibu kota negara itu.
Pakistan dan Turki Turun Tangan dalam Konflik Houthi vs Arab Saudi
Kerja sama pertahanan Arab Saudi, Turki dan Pakistan yang dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Mecca Joint Defense Agreement), mulai diwujudkan di tengah meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi di Yaman.