Profil Aryanto Wibowo, Wakil Kepala BPKP Baru

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat dilakukannya reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Lalu siapakah Aryanto Wibowo?

Aryanto menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) di STAN dan lulus pada 1989.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan Diploma Empat (D4) di kampus yang sama dan menyelesaikannya pada 1995.

Selain pendidikan formal, Aryanto memiliki sejumlah sertifikasi profesional, antara lain Chartered Accountant (CA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Executive Leader (CREL), dan Fraud Risk Management Professional (FRMP).

Karier Aryanto di BPKP dimulai sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP.

Seiring perjalanan kariernya, Aryanto dipercaya menempati sejumlah posisi di lingkungan BPKP.

Pada 2020, ia menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Setahun kemudian, Aryanto dipercaya menjadi Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan.

Pada 2024, Aryanto kemudian menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Kariernya berlanjut pada 2 Juni 2025. Saat itu, Aryanto dilantik sebagai Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam jabatan tersebut, Aryanto menjalankan tugas pengawasan instansi pemerintah yang mencakup bidang perekonomian, infrastruktur, serta pembangunan kewilayahan.