Rocky Gerung Masuk Lingkaran Pemerintahan Prabowo: “Saya Cuma Pindah dari Luar ke Dalam”

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Reshuffle Kabinet Rocky Gerung Masuk Lingkaran Pemerintahan Prabowo: “Saya Cuma Pindah dari Luar ke Dalam” Rocky Gerung kini berada di lingkaran pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan sikapnya tetap dan menjelaskan makna “radical break”.

- Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

- Rocky menegaskan masuknya ke pemerintahan tidak mengubah sikap dan pandangannya yang ia sebut tetap radical break.

- Menurut Rocky, Wantimpres menjalankan fungsi etis dengan memberi pertimbangan mengenai arah kebijakan, bukan evaluasi teknis pemerintahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rocky Gerung, akademisi sekaligus pengamat politik yang dikenal kritis dan tajam, kini masuk ke lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Meski kini menjadi bagian dari pemerintahan, Rocky menegaskan sikap dan pandangannya tidak berubah.

“Ya kan cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break (pemutusan radikal). Justru lebih enak di dalam,” ujar Rocky usai pelantikan.

Istilah radical break dapat dimaknai sebagai perubahan atau pemutusan mendasar dari pola dan kebijakan sebelumnya.

Dalam konteks pemikiran Rocky, istilah itu merujuk pada perubahan mendasar terhadap konstruksi kebijakan, bukan sekadar perubahan teknis.

Rocky mengatakan Presiden Prabowo memberikan pesan khusus agar Wantimpres menjalankan fungsi etis, bukan teknis.

Menurut Rocky, Wantimpres bertugas melihat dampak atau ekses dari kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar sesuai dengan visi Presiden.

“Pesan khusus dari Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden,” tuturnya.

h kebijakan agar tetap sejalan dengan janji Presiden saat kampanye Pilpres 2024.

“Kita di Wantimpres tidak mengevaluasi kebijakan teknisnya. Kita mengawasi arah kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden saat kampanye. Misalnya, kemakmuran rakyat yang harus didalilkan habis-habisan. Kita monitor, apakah persepsinya di publik sama? Kalau tidak, ada kekurangan komunikasi yang harus diperbaiki melalui pertimbangan kepada Presiden,” katanya.