Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

Saham BUVA Bangkit, Rights Issue Rp1,54 Triliun Jadi Katalis BaruPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
Economy

Saham BUVA Bangkit, Rights Issue Rp1,54 Triliun Jadi Katalis Baru

Herald Indonesia 1 min read 58 kata
Saham BUVA Bangkit, Rights Issue Rp1,54 Triliun Jadi Katalis Baru — gambar dari Herald Indonesia
Image from Herald Indonesia. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

HERALD.ID, JAKARTA — Saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah sebelumnya bergerak dalam tekanan. Pergerakan tersebut mendapat katalis baru setelah perseroan memastikan rencana rights issue senilai sekitar Rp1,54 triliun. Dalam aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II, BUVA akan menerbitkan sebanyak 6,154 miliar saham baru. Harga […] Herald.ID .

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/saham-buva-bangkit-rights-issue-rp154-triliun-jadi-katalis-baru-c2540189/.

Related

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah.

CNBC Indonesia

Semua berita Ekonomi