Zulhas Sebut Pemerintah Bakal Buka Lahan Baru Demi Bensin Hijau E20

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pemerintah akan membuka lahan baru demi memenuhi kebutuhan program campuran bahan bakar minyak (BBM) hijau dengan etanol sebesar 20 persen atau E20.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan pembukaan lahan baru itu akan dikhususkan untuk memproduksi tebu yang merupakan bahan baku produksi gula sekaligus etanol.

Ia mengatakan saat ini Indonesia masih kekurangan jumlah kebun tebu. Jadi, dibutuhkan pembukaan lahan baru untuk menciptakan kebun baru.

"Kalau sekarang kan kurang kan, jadi kalau kita mau tebu ya harus buka kebun baru," ujar Zulhas ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10).

Namun, sambung Zulhas, sebenarnya bahan baku etanol itu tidak hanya berasal dari tebu, melainkan dapat bersumber dari komoditas lainnya seperti singkong.

"E20 itu (bahan bakunya) antara lain bisa dari tebu, bisa dari singkong, bisa dari yang lain," ujarnya.

Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyiapkan rencana pembukaan lahan baru seluas 1 juta hingga 2 juta hektare untuk mendukung program produksi bahan bakar etanol berbahan baku tebu, singkong, dan jagung.

Untuk tahap awal, pemerintah akan mengembangkan lahan untuk tiga komoditas tersebut secara bertahap. Amran menyebut kebutuhan lahan terbesar adalah untuk tebu, yakni sekitar 1 juta hektare.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan alat dan mesin pertanian serta melakukan uji coba penanaman jagung di sejumlah daerah.

Ia juga masih menghitung skema pembiayaan pembangunan pabrik etanol. Amran mengatakan porsi pembiayaan akan diupayakan berasal dari BUMN dan swasta.

Pemerintah akan memprioritaskan kemampuan BUMN terlebih dahulu, sedangkan kebutuhan yang belum terpenuhi akan dibuka untuk swasta.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9).