3 Legislator Gerindra di Jatim Tersandung Narkoba, Jubir Partai Masih Bungkam soal Sanksi

3 Legislator Gerindra di Jatim Tersandung Narkoba, Jubir Partai Masih Bungkam soal Sanksi Tiga anggota DPRD di Jawa Timur dari Partai Gerindra tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi.

- Tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra di Jawa Timur tersandung kasus narkoba.

- Ketiganya ditangkap di sebuah kamar hotel di Kota Surabaya.

- Jubir Gerindra masih bungkam mengenai kemungkinan sanksi yang akan diterima ketiga kader.

TRIBUNNEWS.COM - Tiga anggota DPRD di Jawa Timur (Jatim) dari Partai Gerindra tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Mereka adalah Afif Reza Rimunda (anggota DPRD Kabupaten Situbondo), Asrila Diska Rimunda (anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi), serta Ukasyah Ali Murtadho (anggota DPRD Kabupaten Malang).

Ketiganya ditangkap bersama lima orang lainnya di sebuah kamar hotel di Kota Surabaya, Senin dini hari, (28/9/2026).

Dalam responsnya mengenai kasus ini, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jatim Hidayat mengingatkan seluruh kader agar jangan sampai berurusan dengan narkoba.

Hidayat berkata Gerindra memiliki aturan tegas. Menurut dia, sumpah kader juga mengingatkan agar kader tidak terjerumus pada kasus narkoba.

"Nah, tentu ini menjadi warning bagi seluruh kader Partai Gerindra, terutama yang berada di jabatan publik untuk sangat berhati-hati terkait dengan narkoba," kata Hidayat, Jumat, (2/10/2026), dikutip dari Tribun Jatim.

Hidayat berujar setiap kader harus punya kesadaran, terlebih lagi saat ini Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba.

"Maka seluruh kader harus taat. Sami’na wa ata'na. Harus taat. Enggak boleh ada yang main-main soal narkoba," kata Hidayat yang menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Sementara itu, terkait nasib ketiga anggota kader mereka yang juga DPRD di internal di kepartaian, Gerindra Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah partai di DPP.

Sanksi untuk ketiga kader Mengenai sanksi kepada ketiga kader, Hidayat mengatakan hal itu menjadi kewenangan mahkamah partai.