Anggaran Pertanian Area Bencana Sumatra Rp900 M, Aceh Baru Serap 60%

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran hampir Rp900 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatra baru terserap sekitar 50-60 persen di Aceh.

Padahal, anggaran yang dialokasikan melalui refocusing Kementerian Pertanian tersebut telah disalurkan ke dinas pertanian daerah untuk memperbaiki sawah dan kebun yang terdampak bencana.

Tito mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan pemantauan pemerintah, realisasi anggaran di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai sekitar 70-80 persen, sedangkan di Aceh masih tertinggal.

"Realisasinya untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup tinggi, sekitar 70-80 persen. Tapi di Aceh itu baru 50-60 persen. Padahal masyarakat yang terdampak sawahnya, kebunnya, mereka sudah meminta dan menuntut untuk perbaikan. Uangnya sudah disalurkan oleh beliau (Mentan Andi Amran Sulaiman), tapi di tingkat dinasnya macet," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Menurut Tito, lambatnya penyerapan anggaran di Aceh menjadi kendala dalam pemulihan lahan pertanian masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah pusat telah berulang kali berkoordinasi dengan pejabat daerah melalui pertemuan daring setiap pekan dan mengirimkan tim untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Tito menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan birokrasi yang menghalangi pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, Tito dan Mentan Amran sepakat memperkuat koordinasi agar bantuan serta program pemulihan pertanian dapat dijalankan lebih cepat.

Selain anggaran pemulihan lahan, pemerintah juga mengambil alih perbaikan sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang rusak dan belum ditangani pemerintah daerah.

Amran mengatakan penyuluh pertanian lapangan (PPL) merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian. Karena itu, menurut dia, penyuluh perlu mendapat dukungan fasilitas dan regulasi agar dapat menjalankan tugas di lapangan dengan cepat.

Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki regulasi dengan menarik PPL ke pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar program dan bantuan dari pusat dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar dikawal hingga ke lapangan.

"PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada. Merekalah yang tahu di lapangan, mereka terdepan. Sehingga kita harus membuat regulasi yang membuat mereka bisa bergerak cepat di lapangan. Regulasi kita sudah perbaiki, PPL ditarik ke pusat. Tujuannya apa? Agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat," ujar Amran.