Bahlil Kejar Mandatori Etanol E50, Ogah RI Bergantung Impor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mematangkan rencana penerapan mandatori campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga E50. Pemerintah masih mengkaji kapasitas industri dalam negeri agar kebijakan tersebut tidak justru membuat Indonesia bergantung pada impor etanol.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah melihat kesiapan industri untuk mendukung rencana penerapan campuran etanol, termasuk target E10 pada 2028. Menurutnya, ketersediaan pasokan etanol domestik harus menjadi pertimbangan sebelum mandatori diterapkan.

"Ke depan itu dalam perencanaan kita, kita akan bikin sampai dengan E50. Tetapi bertahap. Nah, untuk sampai dengan 2028, kita melihat kapasitas industri kita sekarang sudah seperti apa," ujar Bahlil dalam sela-sela acara Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10).

"Karena jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya lagi kita impor. Enggak boleh," tegasnya.

Bahlil mengatakan pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi sumber bahan baku etanol. Wilayah tersebut antara lain Jawa, Sumatra, dan Papua.

Menurutnya, pengembangan etanol juga dapat membuka peluang usaha baru melalui pemanfaatan komoditas pertanian, seperti tebu, singkong, dan jagung.

Bahlil menilai pengembangan industri etanol dapat menciptakan pasar baru bagi petani sekaligus mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

"Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung. Nah, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," kata Bahlil.

Ia mencontohkan kebijakan mandatori biodiesel yang dikembangkan secara bertahap dari B10 hingga B50. Menurutnya, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan bahan baku nabati serupa untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Bahlil menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup besar. Ia menyebut total konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak melalui lifting berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, menurut Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah telah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar melalui pemanfaatan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel.

"Jadi solar kita tidak lagi impor, udah clear," ujar Bahlil.

Ia menyebut konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Sekitar 50 persen dari konsumsi tersebut, kata dia, menggunakan bahan bakar yang berasal dari pemanfaatan CPO melalui program biodiesel.