Bahlil Minta Anak Buah Tak Hambat Izin Perpanjangan Kilang Menengah

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyentil jajarannya di Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait proses perizinan kilang minyak dan gas bumi (migas) kelas menengah.

Bahlil memerintahkan agar proses izin perpanjangan operasional tidak dipersulit maupun ditahan.

Ia meminta anak buahnya untuk tidak hanya berfokus melayani perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga memberikan perhatian yang sama terhadap para pelaku usaha skala menengah.

"Pak Joko (Kepala SKK Migas Djoko Siswanto), saya minta sama Pak Dirjen (Migas Laode Sulaiman) jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus," ujar Bahlil alam acara peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bahlil merespons permohonan dari PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) terkait perpanjangan masa operasi (life extension) Kilang LPG Gresik di Jawa Timur yang hingga kini masih berproses.

Ia memerintahkan agar seluruh permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan teknis dan regulasi dapat segera diselesaikan dalam tempo paling lambat satu minggu.

"Kalau sudah izin sudah selesai persyaratannya, aturannya sudah memenuhi syarat, paling lama seminggu sudah harus di meja saya, saya teken. Saya senang kerja itu yang gede, tapi kalau cuma omong-omong, enggak penting lagi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Energi Nusantara Perkasa dalam menjalankan investasi pada hari ini," tambahnya.

Direktur Utama PT Energi Nusantara Perkasa Sarjono sebelumnya memohon dukungan dan arahan dari Kementerian ESDM untuk kepastian perpanjangan izin operasional kilang mereka yang berlokasi di Gresik.

Kilang tersebut dinilai memegang peranan penting dalam menyuplai kebutuhan LPG nasional secara konsisten.

"Kami juga memohon dukungan dan arahan Bapak Menteri untuk perpanjangan masa operation atau life extension Kilang LPG Gresik agar fasilitas yang berkontribusi bagi produksi LPG nasional ini dapat terus dimanfaatkan secara optimal," tutur Sarjono.

Ia menambahkan bahwa kepastian pasokan gas dan kelancaran proses evaluasi teknis sangat dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan operasi kilang dalam mendukung program ketahanan energi nasional.

"Kami berharap dukungan pemerintah dalam koordinasi dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepastian pasokan gas dan proses evaluasi teknis sehingga Kilang LPG Gresik dapat mendukung dan ketahanan energi nasional," ujar Sarjono.