BGN Pastikan MBG Prasmanan Tak Kerek Anggaran, Siswa Bisa Tambah Porsi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menambah anggaran program.

Melalui skema ini, siswa tetap mendapat porsi makanan sesuai takaran yang ditentukan, tetapi bisa mengambil tambahan jika masih tersedia makanan setelah seluruh siswa mendapat bagian.

Sudaryono menjelaskan anggaran MBG tetap dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Perbedaan utama sistem prasmanan terletak pada cara penyajian dan pembagian makanan, yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan makan lebih besar mengambil tambahan dari makanan yang tersisa.

"Kalau anggarannya saya kira sama, karena kita melayaninya per Rp15 ribu (per porsi) dikali jumlah anak sekolah. Tapi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu kan berbeda. Ada yang tubuhnya kecil, ada yang besar, tentu (porsi) makannya berbeda," ujar Sudaryono di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Ia menjelaskan setiap siswa tetap harus menerima porsi awal sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, termasuk takaran protein dan nasi. Setelah seluruh siswa mendapatkan porsi tersebut, makanan yang tersisa dapat diambil kembali oleh siswa yang masih merasa kurang.

"Begitu sudah selesai semua, rata-rata biasanya ada sisa (makanan). Jadi, enggak ngepas," jelasnya.

Menurut Sudaryono, dalam simulasi untuk satu kelas berisi 30 siswa, biasanya terdapat makanan cadangan untuk beberapa siswa.

Sisa makanan itu dapat dimanfaatkan agar siswa yang masih lapar bisa menambah porsi tanpa harus menambah anggaran penyediaan makanan.

Ia juga menilai sistem prasmanan berpotensi mengurangi makanan yang terbuang karena siswa dapat menyesuaikan jumlah makanan yang diambil setelah memperoleh porsi awal. Dari sejumlah pelaksanaan yang telah diamati, ia melihat tingkat makanan yang habis dan kebersihan penyajian cukup tinggi.

Meski dinilai dapat diterapkan lebih luas, Sudaryono mengatakan sistem prasmanan tak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah.

Dalam hal ini, BGN perlu memastikan kesiapan dapur penyedia MBG dan pihak sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, serta wali murid.

Menurut Sudaryono, sekolah harus bersedia menjalankan sistem tersebut karena pelaksanaannya juga melibatkan siswa dalam kegiatan makan bersama. Jika sekolah tidak bersedia, layanan MBG tetap diberikan melalui mekanisme penyajian yang selama ini digunakan.

"Kami sekarang membuka prasmanan itu bukan membebaskan begitu saja, tetapi sekolah harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan siap, baru boleh buka. Kalau tidak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Standarnya harus sama," ujar Sudaryono.