HUT ke-81 TNI, Imparsial Minta Tentara Kembali Fokus pada Pertahanan

HUT ke-81 TNI, Imparsial Minta Tentara Kembali Fokus pada Pertahanan HUT TNI harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serius terhadap perjalanan reformasi TNI sejak Reformasi 1998.

- Imparsial menilai peringatan HUT TNI harus menjadi momentum melakukan evaluasi serius terhadap perjalanan reformasi TNI sejak Reformasi 1998.

- Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan cita-cita reformasi yang menghendaki TNI menjadi institusi pertahanan yang profesional, memiliki senjata modern, serta didukung prajurit yang sejahtera hingga kini belum sepenuhnya terwujud.

- Sebaliknya muncul kecenderungan arus balik atau involusi yang membuat peran militer kembali meluas ke ruang sipil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imparsial menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan TNI sejak Reformasi 1998.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan cita-cita reformasi yang menghendaki TNI menjadi institusi pertahanan yang profesional, memiliki alat utama sistem senjata (alutsista) modern, serta didukung prajurit yang sejahtera hingga kini belum sepenuhnya terwujud.

Sebaliknya, kata Ardi, dalam beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan arus balik atau involusi yang membuat peran militer kembali meluas ke ruang sipil.

Imparsial sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang aktif bergerak dalam pemantauan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Harapan tersebut belum terwujud. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan kuat terjadinya arus balik (involusi) yang membuat militer berubah kembali seperti masa Orde Baru," kata Ardi, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Ardi menyebut perluasan peran tentara ke urusan pemerintahan sipil berimplikasi terhadap demokrasi, hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, serta supremasi sipil.

"Imparsial setidaknya menyoroti sejumlah persoalan utama reformasi TNI yang hingga kini belum terselesaikan," katanya.

Pertama, reformasi peradilan militer yang dinilai masih mandek. Ardi mengatakan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta Pasal 65 UU TNI telah memberikan arah agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum.

Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih dipertahankan sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diproses melalui sistem peradilan militer.

"Situasi ini menciptakan ruang impunitas. Proses hukum yang tertutup dan minim pengawasan publik sulit memberikan jaminan keadilan bagi korban," kata Ardi.