Lewati ke konten

Selasa, 13 Oktober 20264000 berita

Industri Tekstil Bakal Dapat Keringanan PajakAlexander Zverev Bakal Tercatat sebagai Petenis Putra Ranking 1 Dunia TertuaNilai Strategis Wealth Partnership dalam Menghadapi Kompleksitas Pengelolaan KekayaanCaplok Saham Bayan, Perusahaan Haji Isam Rogoh Rp 26,09 TriliunMengapa Kebakaran Hutan Kalimantan dan Sumsel Tak Kunjung Padam?Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 13 Oktober 2026Video: Cerita Warga Malaysia Dibekap Kabut Asap Karhutla RIMata Uang Asia Kebakaran Hebat: Rupiah, Won - Ringgit JatuhPLN Batam Pulihkan Pasokan Listrik Setelah Gangguan Awal PekanTol Cikampek Berlakukan Contraflow di KM 21 hingga KM 23, Urai Kemacetan Parah
Ekonomi

Industri Tekstil Bakal Dapat Keringanan Pajak

Detik 2 menit baca 327 kata
Industri Tekstil Bakal Dapat Keringanan Pajak — gambar dari Detik Finance
Gambar dari Detik Finance. Ringkasan oleh Zona News.

Pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Insentif ini akan berlaku bagi perusahaan tekstil yang menggunakan pekerja alih daya atau outsourcing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT bergantung pada pasar ekspor ke negara-negara yang mempunyai empat musim, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Alhasil, permintaan produknya pun naik-turun.

Karena permintaan pesanan yang fluktuatif, pengusaha di sektor tekstil ini bergantung pada sistem pekerja outsourcing untuk menambah tenaga kerja saat pesanan melonjak.

"Nah, pada saat outsourcing itu biasanya di pengusaha yang di kawasan dan non-kawasan itu kan ada pajak, terutama PPN. Nah, ini yang kita akan simplifikasikan agar ini tidak membuat industrinya tidak bisa bersaing," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Airlangga membuka peluang bentuk insentif yang diberikan berupa pembebasan PPN. Namun, kebijakan ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Menurut Airlangga, aturan terkait keringanan PPN outsourcing ini masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, kebijakan tersebut juga membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi landasan eksekusinya.

"Ya, salah satunya itu (pembebasan pajak). Masih pembahasan dan tentu persiapan regulasinya, termasuk PMK," jelas Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah insentif disiapkan pemerintah untuk mendorong penguatan industri TPT, misalnya fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.

Hal ini dibahas dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (22/9/2026) lalu. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.

Airlangga juga menyebut Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.

"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan bapak presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset, sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja," ujar Airlangga.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/industri-tekstil-bakal-dapat-keringanan-pajak-276d99b9/.

Baca juga

Caplok Saham Bayan, Perusahaan Haji Isam Rogoh Rp 26,09 Triliun

Caplok Saham Bayan, Perusahaan Haji Isam Rogoh Rp 26,09 Triliun Jakarta, CNBC Indonesia - Entitas perusahaan milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Baratama telah mengakuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Dato' Low Tuck Kwong dan putrinya Elaine Low dengan…

CNBC Indonesia

Semua berita Ekonomi