Menyikapi Persoalan Dualisme Pengawasan dan Putusan Etik Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam konstitusi. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan dua kewenangan mandiri Komisi Yudisial.

Selengkapnya disebutkan, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Kewenangan tersebut merangkum dua tugas sekaligus dalam rumusan umum. Tugas pertama menunjuk pada hakim agung saja dan tugas kedua diarahkan pada semua hakim dalam berbagai cakupan dan tingkatannya. Tugas yang kedua itu dimaksudkan untuk menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) terhadap kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku semua hakim.

Komisi Yudisial juga berperan dalam rangka mendorong perolehan "kepastian hukum yang adil" bagi masyarakat. Dalam kepastian hukum harus ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Sejalan dengan hal ini Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). Dalam penerapannya tentu berhubungan dengan etika dan perilaku hakim.

Dalam perjalanannya, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam konstitusi ternyata tidak dimbangi dengan rumusan kewenangan yang proporsional dalam undang-undang. Sejalan dengan hal itu, kondisi saat ini masih memperlihatkan adanya dualisme pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Demikian itu menyebabkan disharmoni dan disorientasi. Terlebih lagi, pengawasan internal oleh Mahkamah Agung menyisakan persoalan. Dikatakan demikian oleh karena pengawasan di bawah struktur Mahkamah Agung diragukan independensinya. Demikian itu dikhawatirkan akan membuka ruang konflik kepentingan dan prinsip objektivitasnya semakin dipertanyakan.

Pembahasan Sistem peradilan diarahkan guna terwujudnya pemenuhan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat. Dalam rangka memfungsikan sistem peradilan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan terhadap para hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi, pengawasan bukan dimaksudkan untuk mereduksi prinsip independensi peradilan, namun memastikan bahwa independensi berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih menghadapi persoalan serius yakni adanya dualisme pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Terjadinya dualisme itu telah menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Problem demikian semakin kompleks dan terus berkelanjutan hingga kini.

Persoalan dualisme pengawasan secara internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial telah menjadikan putusan Komisi Yudisial sebatas usulan (rekomendasi) kepada Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pada Pasal 22D ayat (1) mengatakan bahwa, "Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung." Terhadap putusan yang sebatas usulan itu, maka Mahkamah Agung tidak melaksanakan sebagian usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Di sini terlihat adanya korelasi antara dualisme pengawasan dan putusan etik oleh Komisi Yudisial.

Rekomendasi dari Komisi Yudisial yang tidak bersifat mengikat itu telah menjadikan putusan etik demikian lemah. Pada akhirnya, belum mampu menjamin prinsip integritas dan akuntabilitas dalam praktik peradilan. Padahal, Komisi Yudisial berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan itu menyangkut integritas dan profesionalitas. Kedua hal tersebut akan menjadikan sistem peradilan terselenggara dengan efektif dan sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Putusan etik dari Komisi Yudisial yang berstatus usulan itu dan oleh karenanya tidak bersifat mengikat dipertanyakan. Rekomendasi dari Komisi Yudisial memang memiliki legalitas, namun tidak mempunyai legitimasi.

Tidak dilaksanakannnya usulan sanksi dimakud menunjuk pada persoalan bahwa hasil pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial tidak serta merta harus dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Hal itu terjadi sebab adanya diferensiasi fungsi pengawasan sebagaimana ditemui dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan Pasal 39 juncto Pasal 40, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.

Pengawasan internal dan eksternal juga menunjuk pada "tingkah laku" hakim dan "perilaku" hakim. Demikian itulah yang menyebabkan tumpang tindih pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Sejalan dengan persoalan ini, terhadap hasil pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial tidak harus dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan internal menganggap tidak memiliki kewajiban mutlak atas putusan Komisi Yudisial. Tegasnya, putusan dari lembaga pengawas eksternal itu tidak berlaku langsung mengikat. Putusan itu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung.

Kewenangan Komisi Yudisial memang bukan dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Namun mengapa harus ada pembedaan atas tingkah laku hakim dan perilaku hakim dan oleh karenanya berlaku diferensiasi pengawasan. Bagaimana formula hubungan antara Komisi Yudisial sebagai supporting organ dan Mahkamah Agung sebagai main organ dalam bidang pengawasan yang dipahami oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hubungan kemitraan (partnership). Dalam putusannya nomor: 005/PUU-IV/2006, Mahkamah juga mengatakan bahwa mekanisme pengawasan ekternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat dit