Pemerintah Bakal Bagi-bagi HP Gratis, Apa Saja Syaratnya?

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Namun, hingga kini, pemerintah belum mengumumkan syarat khusus maupun kriteria penerima bantuan HP gratis tersebut.

Hashim mengatakan ponsel tersebut akan menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Rencana itu disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," kata Hashim.

Meski demikian, Hashim belum merinci mekanisme pembagian ponsel, termasuk kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Pemerintah sebelumnya juga berencana membuka rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening tersebut.

Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga belum terjangkau layanan perbankan.

"Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," ujarnya.

Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp50 ribu. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses rekening digital tanpa dikenai biaya tersebut.

Hashim menjelaskan bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui rekening digital yang dapat diakses lewat ponsel, bukan lagi diberikan secara tunai.

"Seluruh bantuan tersebut tidak akan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi akan dikirimkan oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan secara langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka," kata Hashim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan program rekening digital tersebut. Program itu ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," kata Airlangga di Fairmont Jakarta, Rabu (23/9).

Airlangga menjelaskan rekening tersebut nantinya direncanakan terhubung dengan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara terperinci persyaratan penerima bantuan HP gratis, termasuk apakah pembagiannya akan menyasar seluruh masyarakat atau kelompok tertentu.