UU Ketenagakerjaan Baru: Sesuai Kebutuhan Buruh atau Sekadar Kompromi?

UU Ketenagakerjaan Baru: Sesuai Kebutuhan Buruh atau Sekadar Kompromi?

Muhammad Falah Nafis | CNN Indonesia Kamis, 08 Okt 2026 08:11 WIB Bagikan:

URL berhasil disalin Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang, Selasa (6/10).

Panitia Kerja dalam laporannya sebelumnya menyebut RUU Perlindungan Ketenegakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 Pasal. RUU mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, aturan tenaga kerja asing, hingga soal pengupahan.

RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/ PUU-XXI/2023.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap sejumlah poin penting UU tersebut di antaranya kesetaraan di tempat kerja, perlindungan pencari kerja, pemagangan, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga perlindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beleid tersebut juga menyatukan norma UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang selama ini memicu ketidakpastian.

"Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Lantas, apakah UU Perlindungan Ketenagakerjaan sudah menjawab kebutuhan kelompok pekerja saat ini?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini sudah menjawab kebutuhan kelompok pekerja dan menjadi momentum penting perjuangan buruh.

"Kami bersyukur karena perjuangan panjang kaum buruh akhirnya menghasilkan sebuah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ini bukan sekadar pergantian nama undang-undang, tetapi sebuah langkah penting karena ketenagakerjaan kini memiliki undang-undang tersendiri," ujar Mirah dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10).

Menurut Mirah, pemisahan regulasi ketenagakerjaan dari klaster UU Cipta Kerja berhasil memasukkan sejumlah aspirasi buruh. Poin-poin tersebut mencakup pembatasan outsourcing yang fokus pada jenis pekerjaan, kepastian batas masa kerja PKWT, pencegahan modus pemagangan sebagai tenaga kerja murah, hingga alokasi APBN untuk pelatihan kompetensi di era transformasi digital.

"Pekerja harus memiliki hubungan kerja dan kepastian status yang jelas. Outsourcing jangan dijadikan instrumen untuk menciptakan pekerja murah dan pekerja tanpa kepastian," tuturnya.

Terkait skema pemagangan dan tantangan teknologi modern, ia menekankan agar penyesuaian kompetensi pekerja tidak dibebankan kepada individu semata.