Alasan Konser Israel Houghton Dilarang di Jakarta
Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.
Rencana konser Israel Houghton bersama grup musik New Breed atau yang selama ini dikenal dengan Israel & New Breed bertajuk 'Til The Whole World Knows Tour 2026' di Jakarta terancam batal.
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak bakal memberikan izin penyelenggaraan maupun penerbitan visa lantaran rekam jejak dukungan sang musisi terhadap Israel berseberangan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia.
Indonesia selama ini mengambil posisi mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan potensi gangguan keamanan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan keputusan penolakan tersebut diambil usai menggelar koordinasi lintas lembaga.
Beberapa lembaga yang terlibat adalah Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Senin (5/10).
Yusril membeberkan gelombang masukan dari publik, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi pertimbangan penting dalam menakar sensitivitas acara.
Namun, ia menekankan bahwasanya sikap pemerintah sama sekali tidak berkaitan dengan latar belakang keagamaan maupun genre musik rohani yang diusung Israel Houghton.
"Pemerintah tidak dalam posisi menilai keyakinan keagamaan seseorang," ucap Yusril.
"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai kegiatan apa pun di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," ia menegaskan.
Selain Yusril, Polda Metro Jaya juga dipastikan tidak akan meloloskan izin keramaian demi mengantisipasi gejolak sosial.
Di samping itu, Yusril menyoroti penjualan tiket konser yang sudah telanjur bergulir secara daring di media sosial, padahal pihak penyelenggara belum pernah mengantongi atau mengajukan izin resmi ke kepolisian.
"Yang juga agak mengherankan bagi saya adalah bagaimana tiket sudah dijual secara online, sementara izin untuk menyelenggarakan pertunjukannya sendiri belum ada," tutur Yusril.
Langkah pengetatan serupa diambil pihak keimigrasian. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko beserta kementerian terkait menegaskan permohonan visa Israel Houghton akan langsung ditolak jika diajukan untuk keperluan konser.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/alasan-konser-israel-houghton-dilarang-di-jakarta-d6b7b5aa/.
Related
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Mesir Abdel Fattah El - Sisi bakal mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari lawatan kerjanya di benua Asia.
Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November
Video Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November CNBC Indonesia TV,
Pesawat Terbakar Kena Roket Houthi, Bandara Saudi Setop Penerbangan
Serangan proyektil Houthi di Yaman menghantam sebuah pesawat Saudia Airlines di Bandara Riyadh, Arab Saudi, mendorong sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke ibu kota negara itu.
Pakistan dan Turki Turun Tangan dalam Konflik Houthi vs Arab Saudi
Kerja sama pertahanan Arab Saudi, Turki dan Pakistan yang dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Mecca Joint Defense Agreement), mulai diwujudkan di tengah meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi di Yaman.