Bamsoet dan Menko Polkam Tekankan Keamanan Berusaha untuk Perkuat Ekonomi

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago sepakat bahwa perlindungan terhadap dunia usaha perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasalnya, kepastian hukum, jaminan investasi, keamanan dalam menjalankan usaha, serta stabilitas politik dan keamanan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Indonesia.

Menurut Bamsoet dan Djamari, iklim investasi tidak dapat dibangun hanya melalui pemberian berbagai insentif ekonomi. Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian mengenai keamanan aset, kelancaran kegiatan produksi dan distribusi, kepastian hukum, serta kemampuan negara menjaga stabilitas ketika muncul berbagai gangguan yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Semakin besar skala investasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kepastian tersebut.

"Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas," tegas Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Hal itu ia katakan dalam Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9).

Bamsoet menuturkan, tantangan dunia usaha saat ini semakin kompleks karena dinamika ekonomi global berjalan beriringan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga potensi ancaman keamanan baru. Kondisi tersebut membuat daya tarik investasi suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara memberikan kepastian dan menjaga stabilitas.

"Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat," kata Bamsoet.

Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Djamari yang menyebut kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa ke depan. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.

Djamari menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi apabila tidak didukung situasi politik dan keamanan yang stabil.

Menurutnya, negara membutuhkan dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, lapangan kerja, penerimaan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut," ujar Djamari.

Karena itu, Djamari membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih konkret hambatan yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluarnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Djamari memaparkan komunikasi langsung dengan dunia usaha penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan tersebut selanjutnya dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha," kata Djamari.