Bisa Deteksi Harta Penerima Bansos, Pemerintah RI Gunakan AI

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Bisa Deteksi Harta Penerima Bansos, Pemerintah RI Gunakan AI Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu data terkait perlindungan sosial (perlinsos) Luhut mengatakan dengan menggunakan AI, maka data yang ada di kementerian dan lembaga bisa saling terintegrasi untuk kebutuhan data perlinsos.

"Semua data yang ada di kementerian/lembaga terkait kependudukan, nanti saling terintegrasi menggunakan bantuan AI," kata Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).

Bahkan, pihaknya mengaku ada peranan "anak bangsa" dari proses integrasi data tersebut dan diakui oleh dunia.

"Jadi AI yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia dan sampai hari ini, ini sangat diapresiasi oleh dunia," terang Luhut.

Selain untuk integrasi data, peranan AI ini juga dapat memperbaiki pengelompokan desil penerima perlinsos agar lebih akurat.

"Dengan AI ini, nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua, karena semua kementerian lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," ujar Luhut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, data utama penerima bansos nantinya akan berasal dari data kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencakup informasi biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition). Kemudian dicocokan dengan informasi kepemilikan tanah, kendaraan, hingga data perbankan.

"Data di Dukcapil nanti diintegrasikan dengan kepemilikan aset, sehingga ada tidak kepemilikan properti, misal dia punya tanah, nanti ATR/BPN masuk situ, kalau punya mobil, nanti kepolisian masuk situ," tegas Tito.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]