Guntur Romli Soroti Kejanggalan Penganiayaan Koordinator BEM UI: Bukan Kejahatan Jalanan Biasa

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Guntur Romli Soroti Kejanggalan Penganiayaan Koordinator BEM UI: Bukan Kejahatan Jalanan Biasa Akibat serangan brutal tersebut, Hafidz mengalami cedera serius di bagian kepala, luka lebam, hingga bibir robek.

- PDIP mengutuk penganiayaan, perampasan, dan ancaman pembunuhan terhadap Koordinator Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda.

- Hafidz mengalami cedera serius setelah diserang di Tebet, dengan ponsel korban menjadi sasaran utama pelaku.

- PDIP mendesak polisi mengusut tuntas dugaan aksi terencana, memeriksa bukti, menangkap pelaku, dan mengungkap aktor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengutuk keras aksi penganiayaan, perampasan, hingga ancaman pembunuhan yang menimpa Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda.

Peristiwa nahas itu terjadi di kawasan Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan, pada Minggu (4/10/2026) malam.

Saat itu, Hafidz tengah dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara konsolidasi.

Akibat serangan brutal tersebut, Hafidz mengalami cedera serius di bagian kepala, luka lebam, hingga bibir robek.

Juru Bicara PDIP, M. Guntur Romli, mencium adanya sejumlah kejanggalan di balik aksi kekerasan tersebut.

Ia menilai insiden berdarah ini bukanlah murni kejahatan jalanan atau begal biasa.

"Pelaku tidak mengambil motor maupun barang berharga lain, tetapi justru menyasar ponsel korban," kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Guntur membeberkan fakta mengerikan lainnya. Fitur pelacak pada ponsel milik korban diketahui sudah dimatikan sebelum serangan itu terjadi.

Tak hanya itu, di lokasi kejadian juga ditemukan barang-barang tak lazim yang mengindikasikan adanya skenario terencana.

terhadap aktivis kampus merupakan bentuk teror nyata terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945.