Industri Tekstil Bakal Dapat Keringanan Pajak

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Insentif ini akan berlaku bagi perusahaan tekstil yang menggunakan pekerja alih daya atau outsourcing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT bergantung pada pasar ekspor ke negara-negara yang mempunyai empat musim, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Alhasil, permintaan produknya pun naik-turun.

Karena permintaan pesanan yang fluktuatif, pengusaha di sektor tekstil ini bergantung pada sistem pekerja outsourcing untuk menambah tenaga kerja saat pesanan melonjak.

"Nah, pada saat outsourcing itu biasanya di pengusaha yang di kawasan dan non-kawasan itu kan ada pajak, terutama PPN. Nah, ini yang kita akan simplifikasikan agar ini tidak membuat industrinya tidak bisa bersaing," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Airlangga membuka peluang bentuk insentif yang diberikan berupa pembebasan PPN. Namun, kebijakan ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Menurut Airlangga, aturan terkait keringanan PPN outsourcing ini masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, kebijakan tersebut juga membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi landasan eksekusinya.

"Ya, salah satunya itu (pembebasan pajak). Masih pembahasan dan tentu persiapan regulasinya, termasuk PMK," jelas Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah insentif disiapkan pemerintah untuk mendorong penguatan industri TPT, misalnya fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.

Hal ini dibahas dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (22/9/2026) lalu. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.

Airlangga juga menyebut Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.

"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan bapak presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset, sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja," ujar Airlangga.