Malam Ini, Giliran KPU, Bawaslu, dan Relawan Gibran yang Beri Pembuktian di Sidang PHPU MK

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Ijazah Gibran Malam Ini, Giliran KPU, Bawaslu, dan Relawan Gibran yang Beri Pembuktian di Sidang PHPU MK Ahli Pemohon menyatakan ketidakjujuran atau pelanggaran syarat pencalonan dapat menjadi dasar diskualifikasi elektoral, bahkan setelah terpilih Ringkasan Berita:

- Ahli Pemohon menyatakan ketidakjujuran atau pelanggaran syarat pencalonan dapat menjadi dasar diskualifikasi elektoral, bahkan setelah calon terpilih dilantik.

- Bivitri Susanti menilai MK memiliki ruang untuk melakukan koreksi demi keadilan elektoral, meski perkara tersebut diajukan setelah tahapan Pemilu dan belum ada mekanisme constitutional complaint di Indonesia.

- Hakim MK Daniel Yusmic menyebut perkara keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai anomali.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indraya dan Para Pemohon lainnya akan berlanjut, di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan informasi jadwal persidangan di situs mkri.id, perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu, akan digelar pada pukul 19.00 WIB.

"Pembuktian Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu (Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan)," demikian dikutip dari situs resmi MK, Kamis.

Sebelumnya, pada sidang pembuktian yang digelar Rabu (30/9/2026), pihak Denny Indrayana telah menghadirkan sejumlah saksi dan ahli untuk membuktikan dalil-dalil mereka terkait keabsahan ijazah Gibran Rakabuking Raka.

Adapun Kamis malam nanti merupakan giliran Pihak Terkait yang menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan keterangan mereka.

Berikut ini sejumlah hal yang menjadi catatan dari keterangan pembuktian Para Pemohon:

1.Ketidakjujuran Calon di Pemilu Dapat Berujung Diskualifikasi Ahli yang dihadirkan Para Pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Yance Arizona menyampaikan, ketidakjujuran calon terkait syarat pencalonan dalam Pemilu dapat didiskualifikasi.

Yance mulanya menjelaskan, mekanisme impeachment atau pemakzulan tidak meliputi isu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran syarat pencalonan.

Menurutnya, perihal dugaan pelanggaran syarat pencalonan dapat diselesaikan melalui mekanisme diskualifikasi elektoral, yakni melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai, antara rezim pemilu yang meliputi diskualifikasi elektoral dan rezim impeachment tidak dibatasi oleh waktu pelantikan.