Menperin Sarmuji Soroti Impor yang Bisa Bikin Industri RI Tertekan

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti ancaman arus barang impor yang dapat menekan kelangsungan sektor industri dalam negeri.

Sarmuji menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian agar regulasi perdagangan, khususnya izin impor tidak mematikan para pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan Sarmuji usai memimpin rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa banyak persoalan penting sektor manufaktur yang penyelesaiannya berada di luar kewenangan internal Kemenperin.

Menurut Sarmuji, hal itu memerlukan kerja sama erat dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Sarmuji menyebut kebijakan perdagangan yang longgar tanpa pertimbangan matang terhadap kapasitas produksi domestik akan membuat industri nasional kesulitan bertahan.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan bagaimana celah pada regulasi impor dapat berdampak langsung terhadap ketahanan sektor riil nasional.

Sarmuji menilai pengawasan dan pembatasan yang terukur dapat menjadi poin penting untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang luar.

"Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.