Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran Sebagai Wapres Meski Tak Ada IjazahPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
National

MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran Sebagai Wapres Meski Tak Ada Ijazah

CNN Nasional 1 min read 69 kata
MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran Sebagai Wapres Meski Tak Ada Ijazah — gambar dari CNN Nasional
Image from CNN Nasional. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

25 VIDEO MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran Sebagai Wapres Meski Tak Ada Ijazah MK RI via Youtube CNN Indonesia Selasa, 06 Okt 2026 21:50 WIB Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tak bisa mendiskualifikasi status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI meski tak ada bukti kelulusan sekolahnya di tingkat menengah.

Hal itu disampaikan hakim MK, Adies Kadir dalam sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK, Selasa (6/10) malam.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/mk-tak-bisa-diskualifikasi-gibran-sebagai-wapres-meski-tak-ada-ijazah-3a08b971/.

Related

MotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai Semarak

Rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, MotoGP bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10).

VOI

Gayung Bersambut, DPR Dukung Bahlil Moratorium Smelter Nikel

Gayung Bersambut, DPR Dukung Bahlil Moratorium Smelter Nikel Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI buka suara soal wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara (moratorium) pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk…

CNBC Indonesia

Semua berita Nasional