MUI-PKS Bahas Ekonomi Syariah, LGBTQ hingga Palestina

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan Silaturahmi Kebangsaan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Sejumlah isu yang dibahas antara lain penguatan ekonomi syariah, RUU Ekonomi Syariah, ketahanan keluarga, Palestina, keadilan iklim, hingga kesehatan mental generasi muda.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Silaturahmi Kebangsaan yang terus dijalin PKS dengan berbagai elemen bangsa, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan strategis umat dan bangsa.

“MUI adalah corong terkuat yang mewakili persatuan umat. PKS membutuhkan sinergi dengan MUI untuk bersama memperjuangkan aspirasi keumatan,” ujar Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, PKS dan MUI membahas sejumlah isu strategis. Pertama, penguatan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Kami memandang pengarusutamaan ekonomi syariah diperlukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Potensinya sangat besar, khususnya melalui optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal. Ini harus kita dorong agar memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menopang upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.