Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

Nasib Restitusi Pajak di Era SuahasilPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
Economy

Nasib Restitusi Pajak di Era Suahasil

Detik 1 min read 274 kata
Nasib Restitusi Pajak di Era Suahasil — gambar dari Detik Finance
Image from Detik Finance. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan jawaban terkait wewenang pemeriksaan dan audit khusus terhadap proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027.

Pada Pasal 37 UU APBN 2027 disebutkan, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Menteri Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara. Kewenangan itu termasuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Suahasil mengatakan kewenangan tersebut merupakan bagian dari manajemen restitusi yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan proses restitusi berjalan sesuai aturan.

Di satu sisi, Suahasil mengatakan, pemerintah tetap menghormati hak wajib pajak yang mengajukan restitusi.

"Karena itu saya ingin menegaskan di sini, saya tegaskan terakhir juga ketika kita melakukan press conference APBN Kita, pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi," kata Suahasil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Suahasil menambahkan, pada yang sama, pemerintah juga memastikan kepatuhan wajib pajak dalam proses pengajuan restitusi.

"Namun pada saat yang bersamaan kita juga ingin memastikan kepatuhannya kepatuhannya mengenai faktur, kepatuhannya mengenai transaksi kepatuhannya mengenai hubungan antar wajib pajak yang harus di-establish dalam rangka mendapatkan restitusi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Suahasil mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam pengelolaan restitusi pajak. Di mana industri yang berorientasi ekspor dan industri padat karya menjadi sektor yang dinilai penting untuk didukung.

"Tentu kami sangat melihat sekali kondisi ekonomi yang ada dan saya merasa bahwa industri kita sebagai salah satu komponen yang kita ingin dorong untuk menjalankan ekspor ini sangat penting untuk kita bantu, industri padat karya juga sangat penting untuk kita bantu, karena tadi dia konsisten dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekspor," jelas Suahasil.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/nasib-restitusi-pajak-di-era-suahasil-aaa63d0f/.

Related

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah.

CNBC Indonesia

Semua berita Ekonomi