Pelaku Usaha Perlu Pahami Regulasi Negara Tujuan Sebelum Melakukan Ekspor
Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.
Pelaku Usaha Perlu Pahami Regulasi Negara Tujuan Sebelum Melakukan Ekspor UMKM perlu memahami regulasi, sertifikasi, pasokan, dan kebutuhan pasar negara tujuan sebelum mengekspor produk pangan.
TRIBUNNEWS.COM - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memahami regulasi serta persyaratan produk pangan di negara tujuan sebelum melakukan ekspor.
Kepatuhan terhadap standar dan sertifikasi dinilai menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pembeli internasional dalam memilih pemasok.
Fasilitator Ekspor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan Dede Saputra mencontohkan produk pangan yang akan diekspor ke China perlu memenuhi persyaratan General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).
Selain itu, produk pangan yang masuk ke Amerika Serikat harus memenuhi ketentuan Food and Drug Administration (FDA).
Untuk itu, kata dia, pelaku UMKM perlu mengubah pendekatan dari berorientasi pada produk (product centric) menjadi berorientasi pada kebutuhan pembeli (buyer centric) di negara tujuan ekspor.
"Produk yang bagus saja tidak cukup. Buyer tidak hanya membeli produk tapi keberlanjutan dan kepatuhan pada regulasi di negaranya. Pengusaha UMKM harus paham bagaimana negara tujuan ekspor memutuskan dalam memilih pemasok," ujar Dede di Jakarta, Senin (5/10/2026).
ri 180 UMKM.
Menurut Dede, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan pelaku UMKM ketika berhadapan dengan buyer, khususnya dalam skema perdagangan business-to-business (B2B).
Pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan sertifikasi di negara tujuan.
Menurut dia, pembeli internasional perlu memitigasi risiko, antara lain barang tertahan di bea cukai atau produk ditarik dari pasar (recall).
Karena itu, pelaku UMKM perlu memastikan produk memenuhi persyaratan mutu dan sertifikasi yang berlaku di negara tujuan.
Kedua, pelaku usaha perlu memastikan keandalan pasokan. Hal tersebut mencakup ketersediaan stok, penerapan standar operasional, serta konsistensi kualitas produk.
Dede mengatakan pelaku UMKM yang mengikuti pameran internasional atau business matching juga perlu memiliki gambaran mengenai kemampuan memenuhi permintaan dalam jangka panjang.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/pelaku-usaha-perlu-pahami-regulasi-negara-tujuan-sebelum-melakukan-79c13a0a/.
Related
Punya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-Masing
Punya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-Masing Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pembagian tugas dari tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yang dimilikinya.
APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track
APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah.
Usai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%
Usai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5% Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten milik pengusaha Haji Isam, PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) tertekan pada perdagangan sesi I Jumat (9/10/2026) pukul 09.32 WIB ke level Rp2.930 per saham.
Video: Menkes BGS dan Strategi Investasi dan Transformasi Kesehatan RI
Video: Menkes BGS dan Strategi Investasi & Transformasi Kesehatan RI Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia pada Kamis, 8 Oktober 2026 menyelenggarakan CNBC Indonesia Health Summit 2026 dengan tema "The Rising of Indonesia's Healthcare Investment" yang akan mengupas tuntas arah…