Petani dan Nelayan Bakal Ikut Menikmati Pembiayaan Karbon

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong pembiayaan karbon agar tidak hanya menjadi instrumen perdagangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembiayaan karbon ke depan untuk menjangkau petani, nelayan, dan masyarakat pesisir yang terlibat dalam upaya pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan.

Nilai ekonomi karbon dapat menjadi instrumen untuk memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan menjaga dan memulihkan lingkungan.

“Pertanian dan karbon biru berada dalam gelombang berikutnya, artinya pembiayaan karbon akan menjangkau petani, nelayan, masyarakat pesisir, bukan hanya korporasi besar,” kata Zulkifli, dilansir Antara, Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu cara agar masyarakat yang menjalankan kegiatan konservasi turut memperoleh manfaat dari upaya perlindungan lingkungan.

Zulkifli yang merupakan Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mengatakan pemerintah terus membangun ekosistem nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon, pajak karbon, dan pembayaran berbasis hasil (result-based payment).

Pengembangan pasar karbon tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Pemerintah juga telah menerbitkan enam aturan turunan dan mengoperasikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Zulkifli menyebut potensi pasar karbon Indonesia dapat mencapai US$ 7,7 miliar per tahun.

Saat ini, pemerintah juga telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek sektor kehutanan dengan potensi pengurangan emisi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen.

Keempat proyek tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp 5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 500 miliar.

Pembiayaan Karbon untuk Masyarakat Zulkifli menegaskan pengembangan pasar karbon tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada korporasi besar. Menurut dia, pembiayaan juga harus menjangkau masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan pengurangan emisi di tingkat lapangan.

Dengan skema tersebut, kegiatan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan nilai ekonomi karbon.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6