Relawan Gibran Sujud Syukur Usai MK Tak Terima Gugatan Denny Indrayana Dkk

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Relawan Militan Gibran 08 Nusantara sujud syukur menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima gugatan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dkk. Gugatan Denny itu soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

"Bahwasanya perjuangan kami sebagai pihak terkait dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah membuktikan apa yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan kaidah-kaidah dan koridor-koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan UU Pemilu, dan kita melihat apa yang terjadi yang diucapkan oleh 9 majelis hakim Yang Mulia bahwasannya semuanya permintaan mereka adalah ditolak," kata Ketum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, usai putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Relawan Gibran langsung sujud syukur saat keluar ruang sidang MK dan memberikan keterangan ke awak media. Dia mengatakan perjuanganya tidak sia-sia.

"Akhirnya kita melihat bahwasanya kebenaran itu menunjukan bahwasanya Mas Gibran adalah pemimpin Indonesia ke depan," ujarnya.

Ketua tim hukum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyebut dalil jawaban pihaknya telah dipertimbangkan majelis hakim. Dalam sidang ini, majelis menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

"Apa yang menjadi keterangan kami selaku pihak terkait seluruhnya, dalil-dalil kami telah diambil oleh majelis hakim yang pada intinya bahwa pemohon bukan lah orang yang berhak mengajukan permohonan. Hari ini kebenaran, keadilan sudah menampakan diri di ruang sidang MK dan hari ini kemenangn kami adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sidang putusan ini digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar MK.

MK menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.

"Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum," ujar Suhartoyo.