Suahasil Kenang Frans Seda, Hadapi Inflasi RI yang Tembus 650%

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenang sosok Frans Seda yang pernah memimpin Kementerian Keuangan pada 1966-1968. Saat Frans Seda memimpin, banyak sekali tantangan yang dihadapi.

Suahasil mengatakan pada 1966 inflasi mencapai 650%. Kondisi ini, kata Suahasil, berdampak terhadap kenaikan harga dan kelangkaan barang yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Pak Franz Seda menjabat Menteri Keuangan pada masa gejolak ekonominya sangat berat, hiperinflasi, cadangan devisa habis, ekspor tertekan, utang luar negeri sangat masif," ujar Suahasil dalam acara Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Suahasil mengatakan pada saat itu Frans Seda berhasil membawa inflasi turun secara signifikan. Inflasi turun dari 650% pada 1966 menjadi 110% pada 1967, kemudian 85% pada 1968.

"Apa yang sebenarnya beliau lakukan? Yang sebenarnya beliau lakukan adalah mengembalikan kredibilitas fiskal di tengah turbulensi," tuturnya.

Ia mengatakan pada 1966, Frans Seda menerapkan konsep anggaran berimbang. Ia menyesuaikan belanja terhadap kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan negara dan berani mengambil keputusan yang sulit.

Suahasil mengatakan saat itu Frans Seda melakukan penyesuaian harga BBM, menertibkan anggaran dan sektor perbankan sebagai bagian dari perekonomian. Kondisi itu, kata Suahasil, masih relevan dengan kondisi saat ini.

"Itu bahasa teknisnya adalah konsolidasi fiskal. Ini tahun 1966, 60 tahun kemudian masih relevan," katanya.

Dia menegaskan APBN tidak hanya berfungsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat. Namun, Suahasil menekankan fungsi tersebut harus ditopang kredibilitas APBN.

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mendorong dunia usaha, dan melindungi masyarakat.

"Sebagai pemerintah, saya akan terus berusaha menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN. Kombinasi yang harus kita cari," terangnya.