Eropa di Ujung Tanduk, Bisa Jadi 'Orang Sakit' Dunia

Eropa di Ujung Tanduk, Bisa Jadi 'Orang Sakit' Dunia Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) menghadapi tekanan untuk mempercepat reformasi ekonomi. Jika tidak wilayah itu akan mengalami kemunduran jangka panjang dan tertinggal dari Amerika Serikat (AS) maupun China.

Sebenarnya, agenda reformasi dirancang mantan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi.UE menargetkan sejumlah hal di 2027.

Namun, menurut European Policy Innovation Council, kemajuannya masih jauh dari target. Hingga Juli 2026, UE baru menjalankan sekitar 15,7% rekomendasi Draghi secara penuh sementara sekitar 40% lainnya baru ditangani sebagian.

Untuk reformasi yang dinilai paling penting, kondisinya bahkan lebih buruk. Institut Montaigne memperkirakan UE baru berhasil membuat regulasi untuk sekitar 3% dari agenda utama seperti pembentukan pasar modal tunggal dan pasar energi terpadu.

Masalahnya, sebagian besar reformasi tersebut membutuhkan persetujuan seluruh negara anggota UE. Proses ini berpotensi semakin sulit karena sejumlah negara Eropa akan menghadapi pemilu dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah yang sedang menghadapi pemilu cenderung enggan menyerahkan lebih banyak kewenangan nasional kepada institusi UE. Jika pemilu menghasilkan pemerintahan yang kurang mendukung reformasi, proses integrasi Eropa berisiko semakin terhambat.

Pemilu Jadi Ujian Mengutip Reuters, Senin (5/10/2026), Prancis menjadi salah satu perhatian utama. Negara tersebut akan menggelar pemilu pada April 2027, dengan kekhawatiran bahwa partai sayap kanan National Rally yang dipimpin Marine Le Pen dapat memperoleh kekuasaan.

National Rally memang telah meninggalkan ambisi untuk membawa Prancis keluar dari UE. Namun, partai tersebut masih menginginkan pengurangan kontribusi Prancis terhadap anggaran UE, pengecualian dari sejumlah kebijakan energi, serta pemberlakuan kembali kontrol perbatasan.

Spanyol juga akan menghadapi pemilu lebih cepat dari perkiraan. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyerukan pemilu dini pada 29 November setelah parlemen menolak sejumlah kebijakan pemerintah di tengah protes publik.

Pemilu Italia dan Polandia kemudian menyusul pada 2027. Serangkaian agenda politik tersebut dapat membuat pemerintah Eropa semakin berhati-hati dalam mendukung reformasi yang mengharuskan mereka mengurangi sebagian kewenangan nasional.

Jerman juga menjadi perhatian. Dukungan terhadap partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) terus meningkat. Meskipun AfD belum berhasil membentuk pemerintahan, pengaruhnya berpotensi membuat partai penguasa lebih berhati-hati dalam mendorong reformasi.

Pemerintahan Kanselir Friedrich Merz sebelumnya telah mengambil langkah lebih berani dengan melonggarkan aturan "debt brake" atau pembatasan utang pemerintah. Kebijakan itu memungkinkan Jerman meningkatkan belanja pertahanan serta membentuk dana infrastruktur senilai €500 miliar atau sekitar Rp10,1 triliun.

Jerman juga menyiapkan investasi untuk memperbarui jaringan listrik serta melakukan reformasi di bidang pensiun, pajak dan ketenagakerjaan. Namun, sejumlah kebijakan seperti pengetatan terhadap penyalahgunaan tunjangan dan rencana kenaikan usia pensiun justru tidak populer di masyarakat.

"Inti persoalannya adalah warga Jerman tidak menginginkan reformasi dan ingin tetap berada dalam kondisi yang tidak berubah atau kembali ke masa lalu," tulis kepala ekonom ING, Carsten Brzeski.