Koordinasi Kebijakan, 8 Neraca Nasional, dan Kebangkitan Ekonomi

Koordinasi Kebijakan, 8 Neraca Nasional, dan Kebangkitan Ekonomi Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com "Memandang Jakarta dari rooftop SCBD itu indah, tapi membaca neraca rumah tangga dari Bekasi akan lebih berguna" --- Ada sesuatu yang menarik dari arah percakapan kebijakan ekonomi Indonesia belakangan ini. Di satu sisi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali menegaskan pentingnya disiplin fiskal, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia tetap dipandang penting, dengan independensi dan mandat masing-masing institusi tetap dijaga.

Sekilas, dua hal tersebut dapat terlihat bertentangan. Jika Indonesia ingin tumbuh lebih cepat, bukankah pemerintah dan bank sentral seharusnya bergerak bersama dengan lebih agresif? Pertanyaan itu muncul karena selama ini kita terlalu sering membayangkan koordinasi sebagai keseragaman arah kebijakan.

Ketika fiskal melakukan ekspansi, moneter diharapkan ikut melonggar. Ketika pembiayaan pemerintah meningkat, perhatian kemudian tertuju pada seberapa besar sistem keuangan, dan pada akhirnya bank sentral dapat membantu menyerapnya.

Padahal sebuah perekonomian jauh lebih besar daripada neraca pemerintah dan bank sentral. Pemerintah memiliki neraca, Bank Indonesia memiliki neraca, perbankan juga. Begitu pula korporasi, Danantara, perusahaan asuransi, dana pensiun, rumah tangga, serta investor dari luar negeri. Semuanya memiliki aset, kewajiban, pendapatan, kebutuhan pembiayaan, dan batas kemampuan menanggung risiko yang berbeda.

Yang membuat persoalan menjadi menarik adalah bahwa tidak satu pun dari neraca tersebut benar-benar berdiri sendiri. Surat utang yang menjadi kewajiban pemerintah adalah aset bagi investor yang membelinya. Kredit yang menjadi aset bank merupakan kewajiban bagi perusahaan atau rumah tangga yang meminjam.

Investasi yang dilakukan Danantara dapat menjadi modal bagi perusahaan yang membangun proyek. Tabungan rumah tangga menjadi sumber pendanaan bagi perbankan dan pasar modal. Sementara modal dari luar negeri memungkinkan Indonesia membiayai investasi yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh tabungan domestik.

Dengan kata lain, hampir setiap keputusan ekonomi pada akhirnya akan mengubah bukan hanya satu neraca, tetapi hubungan di antara banyak neraca sekaligus. Di sinilah koordinasi seharusnya ditempatkan.

Koordinasi tidak berarti seluruh institusi harus bergerak ke arah yang sama. Justru koordinasi diperlukan karena masing-masing memiliki mandat yang berbeda. Disiplin fiskal diperlukan agar neraca pemerintah tetap kredibel. Independensi moneter diperlukan agar Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas.

Perbankan harus tetap sehat agar mampu menciptakan kredit. Korporasi harus memiliki ruang untuk berinvestasi. Danantara harus mampu memobilisasi modal tanpa sekadar menjadi perpanjangan APBN. Dan pada akhirnya, rumah tangga harus memiliki pendapatan dan neraca yang cukup kuat untuk menopang konsumsi maupun tabungan.

Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat koordinasi kebijakan hanya sebagai hubungan antara APBN dan Bank Indonesia. Yang perlu dikelola sesungguhnya jauh lebih besar: National Balance Sheet Indonesia.

Pendekatan neraca (balance sheet) dalam makroekonomi inipun bukanlah hal yang baru, tapi terus berkembang. Dalam studi mengenai Indonesia, El Rayess et al. (2019) menyebut bahwa "public sector balance sheets provide a framework for comprehensive and deep analysis of fiscal risks and policies." Sementara Bricco dan Xu (2019) memperluas perspektif tersebut dengan menekankan bahwa analisis keterhubungan keuangan harus "go beyond pure interbank exposures", mencakup hubungan perbankan dengan korporasi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan asuransi, investment funds hingga sektor eksternal.

Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa perekonomian semakin perlu dibaca bukan sebagai kumpulan variabel makro yang berdiri sendiri, tetapi sebagai jaringan neraca yang saling memiliki claims dan liabilities serta saling mentransmisikan risiko.

National Balance Sheet yang digunakan dalam tulisan ini mengambil langkah berikutnya: bukan hanya mencari dari mana risiko sistemik dapat muncul, tetapi menentukan neraca mana yang paling tepat menanggung risiko, bagaimana modal berpindah antarneraca, dan bagaimana keseluruhan sistem tersebut dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas investasi dan pertumbuhan.

Terkait dengan ini, tulisan ini menawarkan pembahasan 8 Neraca Indonesia untuk meningkatkan perputaran ekonomi untuk mencapai kesejahteraan.