Pratikno Respons Isu Jadi Wantimpres Prabowo Usai Reshuffle

Eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno buka suara soal isu dirinya dipilih menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Ya, nanti kan ada berita berikutnya. Nanti kan ada berita berikutnya," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10), usai reshuffle kabinet.

Tak bicara banyak soal isu Wantimpres, Pratikno minta awak media menanti kabar hingga hari berikutnya, yaitu hari ini, Jumat (2/10).

"Ya nanti kita tunggu lah sampai besok ya," katanya.

Pratikno sendiri menjadi salah satu menteri yang terdampak reshuffle kabinet pada Kamis (1/10). Awalnya menduduki posisi sebagai Menko PMK, Pratikno kini tergantikan oleh Menteri Sugiono yang tadinya menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri.

Walaupun dicopot, Pratikno sempat menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi ini ia berikan kepada Prabowo karena sudah mempercayainya di bidang yang memang ia tekuni.

"Yang memang menjadi bidang saya, di bidang pembangunan manusia. Kami sampaikan terima kasih kepada bapak presiden atas kepercayaan, mandat yang diberikan," ucapnya.

Selepas meninggalkan posisi ini, Pratikno dikabarkan akan menjadi Wantimpres. Wantimpres merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Posisi ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pratikno telah memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Sebelum diamanahkan oleh Prabowo menjadi Menko PMK, Pratikno menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara selama 10 tahun dalam masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Karir pemerintahan ini ia tempuh setelah mengemban tanggung jawab sebagai akademisi. Ia berpengalaman sebagai Direktur dan pengajar di Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Rektor UGM.

Pratikno juga pernah menjadi moderator dalam debat calon presiden pada Pemilu 2009, bagian dari tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.