Alat Forensik Digital Mampu Jebol Sistem Keamanan iPhone

Liputan6.com, Jakarta - Apple sejatinya dikenal sangat berkomitmen terhadap privasi pengguna, salah satunya dengan menyematkan fitur keamanan inactivity reboot agar iPhone terhindar dari celah peretasan.

Fitur yang pertama kali diperkenalkan pada 2024 ini berfungsi untuk mereset iPhone secara otomatis apabila perangkat tidak dibuka (unlocked) selama 72 jam berturut-turut.

Dalam praktiknya, sistem ini dirancang untuk menyulitkan pihak luar—termasuk aparat penegak hukum—saat mencoba mengakses informasi sensitif di dalam ponsel. Namun, fitur proteksi kebanggaan Apple tersebut kini dilaporkan berhasil dijebol oleh teknologi forensik digital terbaru.

Melansir laporan Engadget, Minggu (4/10/2026), temuan dari 404 Media memperlihatkan sebuah video pelatihan internal yang menunjukkan bahwa alat buatan Magnet Forensics, yakni GrayKey, mampu melewati sistem proteksi tersebut.

Perusahaan penyedia perangkat lunak investigasi itu mengembangkan fitur canggih baru bernama GrayKey Preserve dan Evidence Preservation Mode.

Dalam video tersebut, seorang perwakilan Magnet Forensics menyebut teknologi ini sebagai pencapaian besar dalam dunia forensik iOS karena berhasil mengatasi skema reboot otomatis milik iPhone.

Kemampuan Menjebol Sistem Keamanan iPhone Laporan 404 Media mengindikasikan bahwa Magnet Forensics mampu menempatkan sistem iPhone dalam kondisi After First Unlock (AFU). Berbeda dengan kondisi Before First Unlock (BFU) yang datanya terenkripsi sangat ketat, status AFU memungkinkan akses data yang jauh lebih luas.

Menariknya, pegawai tersebut mengklaim bahwa status AFU tidak akan hilang meskipun perangkat mengalami reboot, kehabisan daya baterai, atau melakukan pemeliharaan memori (memory maintenance).

Selain mampu menembus proteksi reboot, perangkat baru ini disebut sanggup mencegah fitur penghapusan data otomatis milik iPhone. Alhasil, berbagai riwayat data seperti lokasi, pesan iMessage, hingga foto yang baru saja dihapus tetap dapat diakses oleh pihak berwenang.

Temuan ini kembali memicu kekhawatiran baru terkait privasi digital, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap batasan akses data warga negara oleh aparat penegak hukum maupun badan federal.