MA Israel Minta Politikus Keturunan Palestina Mundur Nyaleg, Kenapa?

Mahkamah Agung Israel meminta politikus keturunan Palestina sekaligus pemimpin partai Balad, Abu Shehadeh, mundur dari pencalonan anggota parlemen usai membahas serangan Hamas.

MA Israel menggelar sidang banding yang diajukan Shehadeh, Kamis (1/10). Dalam sidang itu, mereka meminda dia mundur secara sukarela dan memberi batas waktu hingga Jumat pagi, demikian dikutip AFP.

Shehadeh tak punya pilihan selain mundur untuk menghindari diskualifikasi resmi yang akan berdampak serius bagi kehidupan politik dan parlemen.

Mendiskualifikasi kandidat jarang terjadi di Israel. Berdasarkan hukum, kandidat hanya bisa didiskualifikasi jika menyangkal keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis atau mendukung perjuangan bersenjata oleh negara musuh atau organisasi teroris melawan Israel.

Pengadilan menggelar sidang Shehadeh setelah Komisi Pemilihan Pusat mendiskualifikasi dia atas permintaan Menteri Keamanan Nasional sekaligus ekstremis kanan Itamar Ben Gvir.

Gvir mengambil langkah itu usai Shehadeh menyebut serangan dadakan Hamas pada 7 Oktober sebagai "peristiwa sejarah penting." Politikus Arab Israel lalu mengajukan banding ke AS atas putusan komisi pemilihan. Dia juga membantah telah mendukung serangan Hamas. Namun, pernyataan dia terlanjur menuai kritik tajam dari publik.

Selain Shehadeh, komite juga melarang daftar calon dari Partai United Arab Lis dan Joint List.

Para pakar politik menilai partai-partai Arab Israel bisa menjadi penentu kemenangan dalam Pemilu. Ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau blok oposisi utama berpotensi tak mencapai suara mayoritas.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia Israel yang mewakili Shehadeh, Adalah, menyoroti keputusan MA. Mereka menilai pengadilan secara efektif sudah mendiskualifikasi dengan menekan politikus itu mundur.

"Seorang pemimpin Palestina terpaksa mundur dari pemilihan Knesset Israel setelah Mahkamah Agung memperjelas akan mencopotnya," demikian menurut Adalah.

Adalah menggambarkan Shehadeh merupakan aktivis hak asasi manusia dan legislator yang konsisten dan tegas terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun.

"Ini merupakan pukulan berat bagi hak warga Palestina untuk diwakili dan untuk ikut serta dalam pemilihan," imbuh mereka.

Warga Arab Israel atau keturunan Palestina yang hidup di sana berjumlah sekitar 20 persen. Sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina.