Mendag Klaim Transaksi Ekspor UMKM RI Tembus Rp6,69 T per Agustus 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim transaksi ekspor yang difasilitasi pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai US$347 juta atau setara Rp6,21 triliun (asumsi kurs Rp17.920 per dolar AS) sepanjang Januari-Agustus 2026.

Budi mengatakan nilai tersebut merupakan transaksi melalui program UMKM Bisa Ekspor yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari luar negeri. Program itu memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara untuk membantu UMKM mencari pasar ekspor.

"Tahun lalu transaksinya mencapai US$134,8 juta. Tahun ini sampai Januari sampai Agustus transaksinya sudah US$347 juta. Dan itu rata-rata 60 persen belum pernah ekspor," kata Budi dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Menurut Budi, program tersebut ditujukan agar kegiatan ekspor tak hanya dilakukan perusahaan besar. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah mengekspor produknya juga difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kemendag memiliki perwakilan atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara dengan total 46 perwakilan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat melakukan presentasi produk kepada perwakilan perdagangan sebelum kemudian dipertemukan dengan calon buyer.

Budi juga mengatakan pemerintah sedang mendorong UMKM agar lebih mudah masuk ke pasar ritel modern dalam negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah sertifikasi barcode bekerja sama dengan GS1 Indonesia untuk produk pangan kemasan dan produk perawatan kecantikan atau beauty care.

Menurutnya, keberadaan barcode dapat memudahkan proses layanan, penyimpanan, distribusi, hingga pendataan produk sehingga lebih mudah diproses oleh jaringan ritel modern.

"Hari ini kita melakukan sertifikasi barcode untuk produk lokal, untuk UMKM kita biar lebih mudah diterima di ritel modern. Jadi kalau di ritel modern kan pakai barcode segala macam, jadi kita fasilitasi dengan perusahaan GS1 Indonesia," ujarnya.

Budi mengatakan fasilitas barcode tersebut untuk tahap awal menyasar 50 perusahaan UMKM yang telah melalui proses kurasi. Setelah memiliki barcode, produk tetap harus memenuhi standar dan melalui proses kurasi dari jaringan ritel seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Ia menegaskan barcode bukan satu-satunya syarat produk dapat masuk ritel modern. Kualitas produk tetap menjadi pertimbangan karena jaringan ritel memiliki standar yang harus dipenuhi oleh produk yang akan dijual.

"Karena dengan barcode ini memudahkan Aprindo, memudahkan Hippindo untuk mengecek semua datanya, kan ada di situ. Itu selama ini kan mungkin banyak juga UMKM yang belum punya itu. Ini kita fasilitasi," kata Budi.

Budi menyebut pemerintah juga telah bekerja sama dengan Aprindo dan Hippindo untuk memperluas penyerapan produk lokal di ritel modern. Ia mengatakan hampir 80 persen produk yang mengisi ritel modern saat ini merupakan produk lokal.

Menurutnya, pola kemitraan tersebut dilakukan setelah aturan yang sebelumnya mewajibkan ritel modern menyerap minimal 30 persen produk lokal dipersoalkan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap tidak adil. Pemerintah kemudian menggunakan pola kemitraan dengan jaringan ritel.

Selain akses ritel dan ekspor, pemerintah menyiapkan fasilitas branding bagi UMKM. Budi mengatakan sekitar 500 UMKM akan mendapat fasilitas branding yang akan diluncurkan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41.