Akhir Karir Kalapas Cibinong

Liputan6.com, Jakarta - Karier Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, berakhir setelah serangkaian temuan mengenai tata kelola dan fasilitas di dalam lapas mencuat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencopot Wisnu dari jabatannya sekaligus memberhentikannya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pemberhentian itu menjadi buntut dari inspeksi mendadak Ombudsman ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026. Dalam kunjungan tanpa pemberitahuan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai hunian mewah, mulai dari bangunan seperti vila, fasilitas gym, kolam, hingga simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imipas melalui pemeriksaan internal. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan tidak hanya Wisnu yang diperiksa. Kalapas lama dan kalapas baru turut diperiksa bersama sejumlah pegawai lainnya.

"Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman. (Kalapas Cibinong) Diberhentikan dari ASN," kata Rudi di Kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Sebanyak 17 pegawai Lapas Cibinong kemudian dijatuhi hukuman disiplin. Dari jumlah tersebut, lima orang dikenai hukuman disiplin berat dan 11 lainnya mendapat hukuman disiplin ringan, selain Wisnu.

"Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami pedoman," katanya.

Temuan 13 Bangunan Tak Tercatat Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah keberadaan bangunan di area Lapas Cibinong yang tidak tercatat sebagai aset negara.

Rudi mengungkapkan terdapat 21 bangunan di luar area lapas. Sebanyak delapan bangunan tercatat dalam Sistem Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN), sedangkan 13 lainnya tidak tercatat.

“Bangunan-bangunan yang berada di luar area Lapas, itu kami menemukan ada 21 bangunan. 8 di antaranya bangunan terdaftar atau tercatat di Sistem Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN), sedangkan yang tidak terdaftar, 13 bangunan yang ditemukan oleh Ombudsman kemarin,” kata Rudi dalam paparannya, Senin (5/10/2026).

Menurut Rudi, bangunan tersebut telah berdiri sejak 2023 dan dibangun secara swadaya oleh warga binaan untuk rumah pegawai. Bangunan kemudian direnovasi setelah terjadi pergantian kepala lapas pada 2023 dan selesai pada awal 2026.

“Bangunan itu berdiri tahun 2023. Dibangun secara swadaya oleh warga binaan diperuntukkan untuk rumah pegawai, tapi memang pada saat itu belum dicatatkan,” ujar Rudi.

Rudi menjelaskan bangunan beserta perabotnya tidak menggunakan anggaran negara sehingga tidak dicatat sebagai barang milik negara.

“Rumah-rumah itu termasuk perabotnya tidak menggunakan anggaran negara, sehingga dalam hal ini tidak dapat dicatatkan,” tutur Rudi.

Dari 13 bangunan yang tidak tercatat tersebut, Rudi menyebut terdapat dua bangunan yang menghadap aliran sungai, delapan bangunan dengan pagar hitam, serta tiga bangunan yang digunakan sebagai tempat istirahat petugas jaga.