Bamsoet Tegaskan RI Harus Jadi Kekuatan Penyeimbang Persaingan Global

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan Indonesia harus menjaga politik luar negeri bebas aktif di tengah semakin tajamnya persaingan Amerika Serikat dan China serta menguatnya BRICS.

Ia menjelaskan persaingan global kini berlangsung melalui perdagangan, investasi, teknologi, energi, pangan, rantai pasok hingga pertahanan. Dengan posisi geografis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia harus mampu mengubah posisi strategis tersebut menjadi daya tawar dan kekuatan nasional.

"Indonesia tidak perlu memilih Timur atau Barat. Indonesia harus tetap bebas aktif. Kita dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat, bekerja sama dengan China tanpa kehilangan kewaspadaan dan kedaulatan, serta aktif di BRICS tanpa menutup pintu kepada mitra lainnya. Bebas aktif adalah keberanian untuk berpikir dengan kepala sendiri, berbicara dengan suara sendiri, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Hal tersebut ia katakan saat memberikan kuliah Pascasarjana (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan) secara daring di Jakarta, Jumat (2/10).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, hubungan ekonomi dengan China dan Amerika Serikat sama-sama strategis. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2025 ekspor Indonesia ke China sekitar US67,04 miliar,sedangkan import mencapai sekitar US87,54 miliar sehingga terjadi defisit sekitar US$20,50 miliar.

Sementara itu, perdagangan barang dan jasa Indonesia-Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar US$50,7 miliar. Angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut secara seimbang sekaligus memperkuat diversifikasi pasar.

"Masalahnya bukan dengan siapa kita berdagang, tetapi apakah hubungan perdagangan tersebut memperkuat industri nasional atau justru menciptakan ketergantungan. Setiap kerja sama investasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong transfer teknologi," kata Bamsoet.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak Januari 2025 harus dimanfaatkan sebagai tambahan ruang diplomasi dan ekonomi. BRICS bukan pakta pertahanan dan beranggotakan negara-negara dengan kepentingan yang beragam.

Indonesia, lanjut Bamsoet, dapat memanfaatkannya untuk memperluas perdagangan, pembiayaan pembangunan, kerja sama pangan, energi, teknologi dan kepentingan Global South, sembari tetap memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Timur Tengah dan mitra lainnya.

"BRICS harus kita gunakan secara strategis. Indonesia masuk BRICS untuk memperbesar ruang gerak diplomasi dan memperjuangkan kepentingan Global South. Kita harus memiliki banyak pintu kerja sama, tetapi kunci dari setiap pintu tersebut tetap berada di tangan Indonesia. Inilah makna otonomi strategis dalam politik luar negeri," urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, politik luar negeri bebas aktif harus ditopang ketahanan ekonomi dan pertahanan yang kuat. Surplus perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar US41,05 miliar,dengan ekspor US282,91 miliar dan impor US$241,86 miliar. Namun, surplus tersebut perlu diikuti penguatan manufaktur, hilirisasi, diversifikasi pasar, teknologi, pangan dan energi.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada saat yang sama, industri pertahanan nasional perlu diperkuat melalui riset, penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi dan kerja sama internasional yang memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

"Kita tidak mencari musuh, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Pertahanan modern bukan semata-mata soal senjata, melainkan juga keamanan siber, data, energi, pangan, teknologi, logistik dan industri strategis. Indonesia harus menjadi negara yang mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, bukan negara yang terseret arus persaingan kekuatan besar," pungkas Bamsoet.