BNPP dorong tambah pelayaran perintis Temajuk–Serasan–Natuna

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong evaluasi trayek dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis Temajuk–Serasan–Natuna guna memperkuat konektivitas kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pengembangan konektivitas perbatasan perlu dilakukan melalui sistem multimoda yang mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara.

“Konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai sistem multimoda lintas wilayah, tidak hanya pembangunan jalan atau pelabuhan secara terpisah,” kata Nurdin.

Hal tersebut dibahas dalam forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Nurdin, simpul perlintasan di Kalimantan Barat, yakni Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Temajuk, perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu koridor yang terhubung dengan pusat transportasi di Kalimantan Barat hingga Serasan dan Natuna.

Dengan skema tersebut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun Pos Lintas Batas (PLB) diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Nurdin mengatakan penguatan konektivitas domestik menjadi prioritas sebelum konektivitas internasional dikembangkan lebih lanjut.

“Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya,” ujarnya.

Forum koordinasi tersebut menghasilkan 11 usulan, termasuk intervensi terhadap trayek transportasi laut dan udara untuk memperkuat konektivitas domestik maupun internasional.

Salah satu konektivitas yang menjadi perhatian adalah trayek Temajuk–Serasan–Natuna. BNPP RI mendorong evaluasi trayek dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis serta mengintegrasikannya dengan skema percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan kebijakan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang sehingga konektivitas dapat memberikan nilai ekonomi bagi kawasan.

“Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis,” kata Budi.

Sementara itu, dari Kepulauan Riau muncul aspirasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, terutama pada periode tertentu ketika akses transportasi menghadapi kendala.

Nurdin mengatakan pengembangan konektivitas tersebut juga perlu dibarengi pembenahan tata kelola PLBN yang memiliki fungsi kepelabuhanan.