Mengupas Tuah Kemenko Baru Prabowo, Bawa Berkah atau Justru Bencana?

Mengupas Tuah Kemenko Baru Prabowo, Bawa Berkah atau Justru Bencana?

Endrapta Ibrahim Pramudhiaz | CNN Indonesia Rabu, 07 Okt 2026 07:20 WIB Bagikan:

URL berhasil disalin Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto kembali memperlebar kabinet dengan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Posisi pimpinannya dipercayakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kini merangkap dua jabatan di Kabinet Merah Putih sejak Kamis (1/10).

Namun, kemenko anyar ini belum matang lantaran kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya belum teridentifikasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahlil mengaku masih harus mengecek Peraturan Presiden (Perpres) terkait, sedangkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga belum mengetahui akan ke arah mana koordinasi kementerian yang dipimpinnya ini.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan kemenko ini merupakan upaya Prabowo memberi sinyal kalau ia menaruh prioritas tinggi pada program hilirisasi dan transisi energi agar dapat dieksekusi lebih efektif, bukan sekadar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi dengan dibentuknya kemenko, berarti hilirisasi dan transisi energi yang diberikan prioritas kuat," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).

Meski demikian, ia mengkritik desain kelembagaan yang terkesan gegabah akibat ketiadaan struktur bawahnya yang jelas. Faisal menilai perencanaan pembentukannya tidak matang.

"Kalau sampai sekarang kemenkonya sudah dibentuk, tapi belum ada kementerian-kementerian (di bawahnya), ini berarti tidak begitu matang desainnya," ujar Faisal.

Faisal juga menyoroti risiko rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar itu yang berada dalam satu komando vertikal.

Ia memandang posisi Bahlil yang merangkap jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Saya harap ini hanya temporer untuk menghindari kekosongan saja. Ke depan harus dipikirkan supaya ini tidak diisi oleh orang yang sama," ujar Faisal.

Keraguan senada disuarakan oleh Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Ia memandang tugas kemenko baru ini tumpang tindih dengan kewenangan Kemenko Perekonomian.