Program Magang Nasional Lanjut 2027, Kuota 150.000 Orang

Pemerintah melanjutkan program Magang Nasional (MagangHub) hingga tahun depan. Program magang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo sebagai jembatan bagi anak bangsa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan untu program Magang tahun depan, pemerintah menyiapkan kuota sebesar 150.000 orang. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Program magang di Kementerian Ketenagakerjaan, dilanjutkan untuk 150.000 orang," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Selanjutnya, program pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan juga dilanjutkan. Untuk kuotanya kata Airlangga sebanyak 300.000 orang.

Program vokasi ini menjadi bagian dari upaya penguatan kompetensi angkatan kerja ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip link and match atau keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri.

"Kemudian program vokasi Dilanjutkan untuk 300.000 orang," ujar Airlangga.

Selain program magang dan vokasi, pemerintah juga melanjutkan program pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta di seluruh sektor, bukan hanya untuk karyawan di sektor padat karya dan sektor pariwisata.

Airlangga mengatakan program ini akan diberikan kepada 7,5 juta pekerja.

"Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan," katanya.

Airlangga juga menyebut kebijakan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dilanjutkan tahun depan. Kemudian, pemerintah juga akan melanjutkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2027.

Airlangga bilang bahwa insentif ini dapat dinikmati masyarakat untuk melakukan pembelian rumah sampai dengan harga Rp 2 miliar. Sedangkan untuk pembelian rumah dengan harga Rp 5 miliar, pemerintah nanggung PPN atas dasar pajak maksimal hingga Rp 2 miliar.

"Kemudian terkait pemanfaatan daripada Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selama 6 bulan, ini angkanya juga disesuaikan berbasis tingkatan gaji kelompok 1 gaji di bawah Rp 2,3 juta dalam 6 bulan akan diberikan penuh Rp 2,3 juta," ujarnya.

"Kelompok 2 gaji Rp 2,3 juta sampai dengan kurang dari Rp 3,6 juta akan diberikan Rp 2,3 juta. Kelompok 3 gaji di atas Rp 3,8 juta akan mendapatkan upah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaannya sebesar 60% dalam 6 bulan. Ini juga kami sedang mematangkan dengan Kementerian Keuangan," sambungnya.

Kemudian pemerintah juga membuat program baru untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat yang mendapatkan penghasilan tetap di sekitar Rp 17 juta, di mana program ini juga akan diberikan KPR dengan bunga 6%.