Rp 31 Triliun Digelontorkan, Daftar Bantalan Ekonomi Jelang Akhir 2026
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi dengan nilai sekitar Rp 31 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026. Sejumlah program bantuan akan digulirkan, mulai dari bantuan subsidi upah (BSU), bantuan pangan, hingga pembukaan rekening bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana stimulus tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Ia menjelaskan, pemerintah masih melakukan finalisasi sejumlah aturan, termasuk penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum program tersebut mulai berjalan.
"Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku," ujar Airlangga, dikutip Jumat (2/10/2026).
Menurut Airlangga, total kebutuhan anggaran untuk berbagai program stimulus tersebut masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 31 triliun.
"Anggaran program tersebut masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan dengan perkiraan kebutuhan sekitar Rp 31 triliun," katanya.
Paket stimulus ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat konsumsi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Ada BSU Rp 900 Ribu hingga Bantuan Beras 30 Kilogram Salah satu program yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV 2026 adalah pemberian kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja.
Airlangga mengatakan, BSU akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus.
Artinya, setiap pekerja yang menjadi penerima BSU akan memperoleh total bantuan sebesar Rp 900 ribu.
"Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun," jelas Airlangga.
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
"Ini diberikan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4, dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp 17,5 triliun," ujar Airlangga.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/rp-31-triliun-digelontorkan-daftar-bantalan-ekonomi-jelang-akhir-2026-658b2ca9/.
Baca juga
Kepala BGN minta pemda kontribusi sidak SPPG pastikan keamanan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah turut berkontribusi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bongkar Pasang Menteri Era Prabowo, Apa Efeknya ke Ekonomi RI?
Bongkar Pasang Menteri Era Prabowo, Apa Efeknya ke Ekonomi RI?
Luky Alfirman, Dicopot dari Jabatan Dirjen Anggaran Kini Jadi Wamenkeu
Liputan6.com, Jakarta - Luky Alfirman kembali masuk jajaran pimpinan Kementerian Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Keuangan, beberapa bulan setelah dicopot dari posisi Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran).
Wamenkeu Ungkap Alasan Insentif SPPG MBG Diubah jadi Rp2.000 per Porsi
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan perubahan mekanisme pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).