Pengamat: Indonesia bisa perluas dukungan internasional bagi Palestina
Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai mampu memperluas dukungan internasional bagi Palestina dengan menggalang dukungan dari negara-negara di luar kelompok yang selama ini telah konsisten mendukung perjuangan Palestina.
"Indonesia bisa menggalang dukungan di luar lingkaran yang selama ini sudah solid mendukung Palestina. Keanggotaan Indonesia di sejumlah organ PBB bisa dimaksimalkan untuk melakukan lobby," kata Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan terdapat pergeseran sikap di sejumlah negara Barat dalam melihat isu Palestina. Menurutnya, Uni Eropa secara kelembagaan mengecam tindakan Israel di Gaza, termasuk rencana pembangunan permukiman di kawasan E1 yang turut dikritik Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Ia juga menyoroti sikap Perdana Menteri Inggris Andy Burnham yang secara terbuka mengkritik ketidakadilan yang dialami warga Palestina.
Ia juga berpendapat bahwa posisi Indonesia di berbagai organ dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi sekaligus membangun dukungan yang lebih luas bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Lebih lanjut, Syaroni mengatakan mayoritas negara anggota PBB telah mengakui Palestina.
"Jika melihat trend dukungan di PBB, mayoritas negara sudah mengakui Palestina. Tinggal Amerika Serikat dan beberapa negara yang masih menolak. Indonesia dan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu meyakinkan AS tentang opsi solusi dua negara harus segera diimplementasikan," katanya.
Dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB di New York, AS pada 23 September Indonesia mendesak percepatan implementasi solusi dua negara di tengah kekerasan yang terus berlanjut dan pengungsian di Palestina.
"Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI periode 21 Oktober 2024-1 Oktober 2026.
Sugiono lebih lanjut menjelaskan bahwa setahun setelah Deklarasi New York dan resolusi Dewan Keamanan nomor 2803 diadopsi, dukungan internasional terhadap solusi dua negara terus meningkat. Semakin banyak negara juga telah mengakui Negara Palestina.
"Kini kita memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengubah momentum politik yang terus berkembang ini menjadi tindakan nyata dan kolektif," katanya.
ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/pengamat-indonesia-bisa-perluas-dukungan-internasional-bagi-palestina-6bf2f97e/.
Baca juga
Thailand Cabut Kewarganegaraan Pengusaha Israel, Ini Alasannya
Thailand Cabut Kewarganegaraan Pengusaha Israel, Ini Alasannya Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand mencabut kewarganegaraan seorang pengusaha kelahiran Israel, Ariel Blustein, setelah menemukan bukti bahwa ia masih menggunakan kewarganegaraan dan paspor lamanya setelah…
Rusia tegaskan akan merespons atas ancaman terhadap Kaliningrad
Jenewa (ANTARA) - Rusia akan merespons “setiap tindakan” yang mengancam kedaulatannya atau menyasar penduduk sipil di Kaliningrad, kata seorang diplomat senior Rusia, Kamis (1/10) di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terkait…
Kolom Pakar: Pemeriksaan TB untuk WNI yang Akan ke Jepang
Liputan6.com, Jakarta - Pada September 2026, bulan yang lalu, Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang, mengeluarkan informasi aturan baru bagi kita orang Indonesia yang berjudul 'Pemeriksaan TB untuk WNI yang akan ke Jepang', lengkapnya di laman konsuler.kbritokyo.jp.
Cuma Apple yang Tidak Diajak Ketemu Presiden, Ini Alasannya
Cuma Apple yang Tidak Diajak Ketemu Presiden, Ini Alasannya Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Apple absen dalam kumpul bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama para bos raksasa teknologi di Gedung Putih pada Selasa (29/9/2026).