FBI Tangkap Staf Kementerian Energi AS, Diduga Bantu Houthi
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menangkap pegawai Kementerian Energi AS (DOE) karena diduga membantu memfasilitasi milisi Houthi di Yaman.
Ashton Hamed Ellaboudy ditangkap di fasilitas pembangkit tenaga nuklir Hanford Wash karena diduga mendukung gerakan milisi proksi Iran tersebut.
Pria 51 tahun asal Richland, Washington itu didakwa melakukan "upaya memberikan dukungan materiil atau sumber daya kepada kelompok Houthi." Ellaboudy diduga mencoba membantu kelompok milisi itu meningkatkan kemampuan komunikasinya, membeli bahan-bahan untuk bahan peledak rakitan, dan pesawat nirawak (drone), serta bahkan bepergian ke Yaman, menurut keterangan departemen terkait.
Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
"Ellaboudy memperoleh bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak dan pesawat nirawak yang mampu membawa bahan peledak tersebut," ujar Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John Eisenberg, dalam sebuah pernyataan dikutip dari The Hill.
"Dugaan-dugaan ini sangat meresahkan hingga hampir sulit dibayangkan." FBI mulai menyelidiki Ellaboudy setelah menerima informasi bahwa ia telah membeli bahan kimia prekursor, komponen, dan material lain yang umum digunakan dalam pembuatan alat peledak rakitan.
Penyelidikan mereka juga menemukan bahwa ia telah membeli suku cadang untuk merakit pesawat nirawak dan sistem udara yang dioperasikan dari jarak jauh.
Berdasarkan dokumen pengadilan, FBI menduga bahwa pada Desember 2024, Ellaboudy mengambil cuti sakit dari pekerjaannya dengan alasan "terpapar asam nitrat berkonsentrasi tinggi, bahan kimia yang umum digunakan dalam pembuatan bahan peledak," demikian pernyataan Departemen Kehakiman.
Kemudian pada September 2025, Ellaboudy bepergian dari Richland ke Oman menggunakan paspor dinas yang sebelumnya diterbitkan saat ia bekerja untuk Korps Insinyur Angkatan Darat AS (U.S. Army Corps of Engineers). Ia lalu melintasi perbatasan menuju Yaman. Ia diduga berniat pergi ke Sanaa, ibu kota negara tersebut, yang berada di bawah kendali kelompok Houthi.
Sekembalinya ke AS, Ellaboudy mengatakan kepada petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS bahwa ia bepergian ke luar negeri untuk urusan dinas resmi pemerintah, meskipun atasannya di Departemen Energi (DOE) menyatakan bahwa ia tidak memiliki izin perjalanan dinas resmi ke wilayah tersebut.
Selama penyelidikan FBI, Ellaboudy mulai berkomunikasi dengan seorang informan biro yang mengaku bekerja untuk seorang "kolonel" Houthi guna mendapatkan peralatan komunikasi yang akan dikirim ke Yaman untuk digunakan dalam pusat komunikasi bergerak.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/fbi-tangkap-staf-kementerian-energi-as-diduga-bantu-houthi-405150da/.
Baca juga
Thailand Cabut Kewarganegaraan Pengusaha Israel, Ini Alasannya
Thailand Cabut Kewarganegaraan Pengusaha Israel, Ini Alasannya Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand mencabut kewarganegaraan seorang pengusaha kelahiran Israel, Ariel Blustein, setelah menemukan bukti bahwa ia masih menggunakan kewarganegaraan dan paspor lamanya setelah…
Rusia tegaskan akan merespons atas ancaman terhadap Kaliningrad
Jenewa (ANTARA) - Rusia akan merespons “setiap tindakan” yang mengancam kedaulatannya atau menyasar penduduk sipil di Kaliningrad, kata seorang diplomat senior Rusia, Kamis (1/10) di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terkait…
Kolom Pakar: Pemeriksaan TB untuk WNI yang Akan ke Jepang
Liputan6.com, Jakarta - Pada September 2026, bulan yang lalu, Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang, mengeluarkan informasi aturan baru bagi kita orang Indonesia yang berjudul 'Pemeriksaan TB untuk WNI yang akan ke Jepang', lengkapnya di laman konsuler.kbritokyo.jp.
Cuma Apple yang Tidak Diajak Ketemu Presiden, Ini Alasannya
Cuma Apple yang Tidak Diajak Ketemu Presiden, Ini Alasannya Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Apple absen dalam kumpul bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama para bos raksasa teknologi di Gedung Putih pada Selasa (29/9/2026).