Batal Bersaksi Besok, Ustaz Khalid Basalamah Minta KPK Jadwalkan Ulang Sidang Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Batal Bersaksi Besok, Ustaz Khalid Basalamah Minta KPK Jadwalkan Ulang Sidang Korupsi Kuota Haji Jaksa KPK sedianya menghadirkan pendakwah Khalid Basalamah sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Kamis besok Ringkasan Berita:

- Khalid Basalamah minta jadwal ulang untuk bersaksi di persidangan - KPK mempercayai itikad baik Khalid Basalamah untuk bersikap kooperatif pada persidangan selanjutnya - Jaksa KPK sangat memerlukan kesaksian Khalid guna membantu proses pembuktian perkara TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya menghadirkan pendakwah Khalid Basalamah sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Kamis (8/10/2026) besok.

Kendati demikian, Ketua Asosiasi Mutiara Haji tersebut mengonfirmasi ketidakhadirannya dan meminta penjadwalan ulang kepada majelis hakim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya permohonan penundaan kesaksian dari pihak Khalid Basalamah.

"Namun, saksi telah menyampaikan konfirmasi tidak dapat hadir sesuai jadwal sidang dimaksud, dan meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Budi menegaskan bahwa tim lembaga antirasuah mempercayai itikad baik saksi untuk bersikap kooperatif pada persidangan selanjutnya.

"Kami meyakini, saksi akan hadir memenuhi panggilan pada penjadwalan berikutnya, sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan seorang warga negara terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujar Budi.

Aliran Dana Sebelumnya, penyidik KPK memanggil pemilik biro perjalanan Uhud Tour itu pada masa penyidikan guna mendalami skandal pengalihan kuota haji tambahan.

Khalid saat itu mengklarifikasi posisinya sebagai korban dari PT Muhibbah Mulia Wisata dan menampik adanya persekongkolan.

Ia mengaku sama sekali tidak berinteraksi dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun staf khususnya dalam perkara ini.

selesai tanpa menyertakan kejelasan status uang.

Karena itu, Khalid langsung menyerahkan dana berwujud dolar Amerika Serikat itu kepada lembaga antirasuah guna mendukung pembongkaran kasus manipulasi kuota yang merugikan banyak jemaah.

Manipulasi Kuota Tambahan Kasus megakorupsi ini bermula ketika Yaqut Cholil Qoumas memanipulasi komposisi pembagian 20.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun penyelenggaraan 2024.