Trump Izinkan Pemakaian Solar Bersubsidi demi Redam Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengizinkan penggunaan solar berwarna yang lebih murah, yang biasa dicadangkan untuk operasi pertanian. Langkah ini diambil demi menurunkan biaya bahan bakar yang mencetak rekor tertinggi.

Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin malam waktu AS untuk sementara mengizinkan sopir truk dan petani memakai solar bersubsidi yang selama ini dibebaskan dari pajak bahan bakar jalan raya.

Gedung Putih menyebut sopir truk bisa menghemat lebih dari US$ 100 atau Rp 1,7 juta (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.880) sekali pengisian penuh, mengutip CNBC, Rabu (7/10/2026).

Trump juga menunda pajak bahan bakar tersebut hingga akhir 2026. Solar bebas pajak ini biasanya dipakai untuk peralatan pertanian, mesin konstruksi, truk, dan kendaraan lain di luar jalan raya. Karena itu, solar tersebut dibebaskan dari pajak 24,4 sen atau Rp 4.292 per galon yang dikenakan untuk transportasi jalan raya.

Menggunakan solar berwarna ini pada kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebenarnya dianggap ilegal, dan bisa berujung denda akibat penghindaran pajak.

Namun, sejumlah negara bagian tahun ini telah melonggarkan pembatasan atas solar bebas pajak ini demi membantu warga Amerika menghadapi lonjakan harga bahan bakar.

Harga rata-rata nasional solar di AS menembus US$ 6 atau Rp 107.460 per galon pada September, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Pajak Cukai Ditunda hingga Akhir 2026 Presiden Rapidan Energy, Bob McNally menuturkan, lonjakan harga ini dipicu gangguan pasokan bahan bakar akibat konflik di Ukraina dan Iran, yang mendorong naik biaya transportasi di seluruh negeri. Warga Amerika Serikat kini menghabiskan sekitar US$ 700 juta atau Rp 12,5 triliun lebih banyak per hari untuk bensin dan solar dibandingkan tahun lalu.

Perintah eksekutif Trump juga mengarahkan Menteri Keuangan AS, berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan, untuk menunda penagihan pajak cukai federal atas solar jalan raya. Penundaan ini berlaku hingga akhir 2026 tanpa bunga maupun denda.

Kementerian Keuangan AS turut diarahkan untuk mencoba berbagai alternatif untuk menghapus kewajiban membayar pajak yang ditunda secara penuh. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan Trump meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap rumah tangga.

G7 Sepakat Lepas Cadangan Solar dan Minyak Pemerintahan Trump menyebut ketatnya pasokan global akibat perang di Ukraina dan kurangnya kapasitas kilang sebagai pendorong naiknya harga solar. Kondisi ini turut membebani biaya rumah tangga di AS.

Negara-negara Group of Seven (G7) sepakat melepas 100 juta barel cadangan solar dan minyak mentah. Kesepakatan ini muncul setelah tekanan dari Trump, yang sebelumnya sempat melontarkan wacana larangan ekspor bahan bakar AS ke luar negeri.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6